Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
SEKJEN PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan jika proyek Food Estate yang digagas Presiden Joko Widodo merupakan bentuk 'kejahatan lingkungan'. Benarkah demikian?
Pengamat ekonomi pertanian Khudori mengatakan, proyek food estate yang dirintis sejak tahun 1990-an sampai saat ini belum ada yang berhasil. Ini salah satunya karena food estate dilakukan serampangan, mulai dari perencanaan hingga eksekusi di lapangan.
Namun begitu, ia menilai tidak ada salahnya proyek Food Estate diteruskan.
Baca juga : Presiden Pastikan Terus Kembangkan Food Estate Meski Dikritik PDIP
Berbeda dengan orang yang menentang food estate, dia bisa memahami alasan pemerintah membangun food estate.
"Dalam konteks untuk menambah lahan pangan, food estate adalah langkah yang bisa dimaklumi. Lahan pangan kita jumlahnya kecil," kata Khudori.
Baca juga : Warga Keerom Papua Minta Pemerintah Berikan Fasilitas Pascapanen
Sawah misalnya, hanya 7,46 juta ha. Dalam konteks untuk secara gradual mengalihkan basis produksi pangan dari Jawa ke luar Jawa, pembangunan food estate adalah langkah yang harus diambil.
Sebab, menumpukan aneka produksi pangan penting di Jawa pada akhirnya akan berhadapan dengan fakta bahwa lahan pertanian terus dikonversi.
Lahan-lahan food estate rerata lahan bukaan baru dari hutan dll yang perlu disiapkan untuk ditanami. Bukan saja perlu dukungan infrastruktur yang memadai (seperti irigasi, bendung, jalan, dan lainnya), tapi tanah lokasi food estate pun perlu disiapkan agar tanaman yang ditanam bisa tumbuh baik.
Tentu perlu waktu, teknologi tertentu, dan tenaga lapangan yang cukup dan cakap, dan lainnya. Karena selain lahan bukaan baru, lahan-lahan lokasi food estate itu lahan kelas 2, kelas 3, bahkan 4. Tingkat kesuburannya jauh lebih rendah dari lahan-lahan di Jawa.
"Ini semua memerlukan waktu. Tidak bisa dikejar-kejar dengan cara kerja, kerja, kerja dan akan menghasilkan seperti sulapan," kata Khudori.
Produksi di lahan berbeda dengan produksi manufaktur yang sepenuhnya bisa dikontrol. Produksi di lahan ada banyak variabel yang tidak bisa dikontrol.
Oleh karena itu, program food estate harus diletakan dalam konteks jangan menengah-panjang. Melalui program ini Indonesia membangun fondasi yang benar, baik untuk menambah lahan pangan maupun secara gradual memindahkan basis produksi pangan dari Jawa keluar Jawa.
"Kegagalan demi kegagalan program food estate harus menjadi pembelajaran penting untuk memperbaiki program ini di masa depan," kata Khudori. (Z-4)
vonis 3,5 tahun penjara mantan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto tak berpengaruh pada perolehan suara PDIP.
Politikus PDIP Guntur Romli merespons vonis 3,5 tahun penjara yang dijatuhkan kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto
Politisi PDIP Guntur Romli mengaku tidak kaget dengan vonis 3,5 tahun penjara yang dijatuhkan kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Legislator fraksi PDI Perjuangan ini mengingatkan bahwa Thailand dan Kamboja sama-sama anggota Konferensi Asia Afrika yang digagas Bung Karno
Usulan wali kota/bupati dipilih oleh DPRD. dinilai langkah mundur dalam demokrasi.
KPK akan menghormati semua keputusan hakim atas vonis Hasto, nanti. Pembacaan putusan nasib Politikus PDIP itu diharap berjalan dengan lancar.
Pemilu adalah proses demokrasi yang diselenggarakan sedemikian rupa dengan anggaran tidak sedikit dan harus dijaga integritasnya.
Banyak niat jahat yang disepakati hakim terjadi, berdasarkan uraian vonis yang dibacakan.
Dalam kasus ini, jaksa menuduh Hasto melakukan perintangan penyidikan dan dituntut 7 tahun bui.
Hakim menilai perintangan penyidikan tidak terbukti karena KPK menuduh perbuatan Hasto dilakukan pada saat penyelidikan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved