Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
POLITISI Partai Golkar yang juga Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Abraham Sridjaja menegaskan partainya tidak pernah mendorong Kapolri Jenderal Listyo Sigit memeriksa Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri terkait penanganan kasus Harun Masiku.
Baca juga: Golkar Sulit Mengubah Sikap Politik
Pendapat itu disampaikan merespons pernyataan Ahmad Suhawi yang mengaku sebagai Koordinator Aktivis Partai Golkar
"Terkait adanya pemberitaan yang mengatasnamakan Partai Golkar itu adalah pernyataan pribadi dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan Partai Golkar," ujar Abraham lewat keterangan yang diterima, Senin (21/8).
Baca juga: PDIP Sebut Sikap Megawati ke Firli sebagai Bentuk Perhatian
Menurutnya, pernyataan tersebut berpotensi membenturkan Polri dengan KPK. Ia menilai segala bentuk provokasi jelang Pemilu 2024 harus dihentikan. Caleg Golkar untuk Dapil DKI II menilai partai beringin berkomitmen untuk menjaga situasi kondusif selama pemilu.
Baca juga: Aktivis Korban Penculikan Sebut Budiman Cuci Dosa Sejarah Prabowo
"Jadi jangan membawa embel-embel nama besar Partai Golkar untuk membuat gaduh situasi nasional," ujar Abraham. (H-3)
Mahalnya biaya politik dalam pemilihan kepala daerah menjadi salah satu faktor utama maraknya korupsi di tingkat daerah. Kondisi itu lantas menciptakan kompensasi politik yang tidak sehat.
Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Pati Sudewo, bukanlah hal yang mengejutkan.
PROSES pemeriksaan terhadap Bupati Pati setelah terjerat operasi tangkap tangan (OTT) oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dialihkan lokasinya ke Polres Kudus.
KPK menetapkan empat tersangka dalam kasus ini, yaitu Bupati Pati Sudewo (SDW), Kades Karangrowo Abdul Suyono (YON), Kades Arumanis Sumarjion (JION), dan Kades Sukorukun Karjan (JAN).
Kasus ini bermula ketika KPK melakukan OTT ketiga di tahun 2026 di Kabupaten Pati pada 19 Januari lalu yang menangkap Sudewo.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang untuk memeriksa Ahmad Husein, salah satu tokoh pengunjuk rasa di Kabupaten Pati.
Pengamat Sebut Polri Perlu Fokus pada Penguatan Reformasi Internal
Menurut Sigit, di Aceh Tamiang sendiri ada 38 sekolah yang dilakukan pembersihan.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta anggota Polri tidak baper dan merespons cepat aduan masyarakat agar stigma no viral no justice tidak berulang.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan permohonan maaf karena kinerja Polri dinilai masih jauh dari kesempurnaan dalam Rilis Akhir Tahun 2025.
Kapolri Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa Markas Besar Polri tidak memberikan izin penyelenggaraan pesta kembang api pada malam pergantian Tahun Baru 2026.
Menurutnya, pengabdian Banser tidak hanya berhenti pada aspek keamanan, tetapi juga kemanusiaan, solidaritas sosial, dan pelayanan publik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved