Headline
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
POLITISI Partai Golkar yang juga Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Abraham Sridjaja menegaskan partainya tidak pernah mendorong Kapolri Jenderal Listyo Sigit memeriksa Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri terkait penanganan kasus Harun Masiku.
Baca juga: Golkar Sulit Mengubah Sikap Politik
Pendapat itu disampaikan merespons pernyataan Ahmad Suhawi yang mengaku sebagai Koordinator Aktivis Partai Golkar
"Terkait adanya pemberitaan yang mengatasnamakan Partai Golkar itu adalah pernyataan pribadi dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan Partai Golkar," ujar Abraham lewat keterangan yang diterima, Senin (21/8).
Baca juga: PDIP Sebut Sikap Megawati ke Firli sebagai Bentuk Perhatian
Menurutnya, pernyataan tersebut berpotensi membenturkan Polri dengan KPK. Ia menilai segala bentuk provokasi jelang Pemilu 2024 harus dihentikan. Caleg Golkar untuk Dapil DKI II menilai partai beringin berkomitmen untuk menjaga situasi kondusif selama pemilu.
Baca juga: Aktivis Korban Penculikan Sebut Budiman Cuci Dosa Sejarah Prabowo
"Jadi jangan membawa embel-embel nama besar Partai Golkar untuk membuat gaduh situasi nasional," ujar Abraham. (H-3)
Sementara itu, dia mengatakan langkah-langkah yang dilakukan KPK tersebut merupakan hal yang biasa dilakukan dalam penyidikan sebuah perkara.
Setyo mengatakan pengumuman tersangka tersebut bergantung pada hasil pemeriksaan dan penelaahan sejumlah dokumen maupun barang bukti yang relevan dengan perkara tersebut.
apresiasi keberhasilan Presiden Prabowo Subianto dalam menyelamatkan anggaran negara sebesar Rp300 triliun dari potensi penyelewengan
Bupati Pati Sudewo yang mengembalikan uang dari kasus korupsi suap jalur kereta api sebesar Rp720 juta merupakan sikap kooperatif, namun tak menghapus tindak pidana korupsi.
Penyidik KPK menggeledah rumah mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) di Jakarta Timur, Jumat (15/8). Penyidik menemukan sejumlah barang bukti terkait dugaan korupsi kuota haji
KPK menggeledah rumah mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas di Jakarta Timur, JJumat (15/8). Penggeledahan ini terkait dugaan korupsi kuota haji
Dari potensi 5 juta hektare lahan sawit bermasalah, pemerintah telah memverifikasi pelanggaran di 3,7 juta hektare dan menguasai kembali 3,1 juta hektare.
Sejumlah langkah strategis yang dilaksanakan oleh Polri, TNI, BNPB, BMKG, instansi terkait, relawan dan elemen masyarakat, khususnya di Kalbar sudah berjalan baik dan kompak.
Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto menepis isu yang menyebut dirinya mundur dari Polri setelah dimutasi menjadi Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri. I
Landasan meutasi mengacu pada Nomor:ST/1764/VIII/KEP./2025 dan Nomor ST/1764/VIII/KEP./2025 tanggal 5 Agustus 2025 yang ditandatangani oleh As SDM Polri, Inspektur Jenderal Polisi Anwar.
Kepala Negara memberikan arahan agar tindakan tegas diambil terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan penindakan hukum akan dilakukan tanpa pandang bulu, sesuai Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Karhutla.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved