Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
WALI Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka mengaku tidak mendapatkan undangan pertemuan kepala daerah PDI Perjuangan se-Jawa Tengah yang diselenggarakan di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (15/8) lalu.
"Nggak diundang, nggak ada undangan," kata Gibran di Kota Surakarta, Jawa Tengah, ketika dikonfirmasi pada Rabu, 16 Agustus 2023, seperti dikutip dari Antara.
Sebelum acara tersebut, Gibran mengaku tidak melakukan komunikasi dengan pihak mana pun soal konsolidasi, termasuk dengan Ketua Umum DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul.
Baca juga : Keluarga Jokowi Dinilai Lebih Nyaman Mendukung Prabowo
"Beliau belum menghubungi saya. Saya malah nggak tahu ada konsolidasi. Kalau Pak Pacul, saya nggak tahu, nunggu arahan saja. Saya juga nggak cari tahu," kata Gibran.
Padahal, dia mengaku akan datang jika ada undangan yang masuk kepadanya. "Saya kalau diundang pasti datang. Kalau nggak (diundang), ya, nggak datang sendiri," tambahnya.
Baca juga : Presiden Pastikan Terus Kembangkan Food Estate Meski Dikritik PDIP
Menurut dia, bisa jadi kepala daerah yang diundang adalah para kader senior partai banteng moncong putih.
"Yang ingusan, (mungkin) nggak diundang," ujar Gibran.
DPP PDI Perjuangan Jawa Tengah menggelar pertemuan di Hotel Padma, Jalan Sultan Agung, Semarang, Selasa malam (15/8). Acara tersebut bertajuk Konsolidasi Pikir Kepala Daerah Kader Partai Dalam Menghadapi Situasi Ini dan Menuju Pemilu 2024. (Ant/Z-4)
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
POLEMIK ijazah Jokowi yang terus berlarut dinilai tidak lagi menyentuh kepentingan publik dan cenderung bergeser menjadi isu politik yang diproduksi berulang.
Lima menteri turut tergugat, yakni Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ATR/BPN, Menteri ESDM, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi.
Profil lengkap Jenderal Gatot Nurmantyo. Simak rekam jejak karier Panglima TNI ke-16, pemikiran Proxy War, hingga peran di gerakan KAMI.
Relawan Jokowi mengklaim Presiden Jokowi telah memaafkan Eggy Sudjana dan Damai Hari Lubis. Polisi diminta mempertimbangkan pencabutan status tersangka.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, menegaskan sikap partainya yang menolak wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
PDI Perjuangan (PDIP) memberikan perhatian serius terhadap ancaman bencana ekologis yang melanda berbagai wilayah Indonesia, khususnya bencana Sumatra.
KETUA Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengajak seluruh kader partainya untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana alam di wilayah Sumatra dan Aceh.
PDI Perjuangan (PDIP) mengeluarkan desakan kuat kepada pemerintah untuk memperbaiki manajemen penanggulangan bencana di Indonesia.
Jamaluddin membacakan bahwa hak kedaulatan rakyat dalam menentukan pemimpin di daerah tidak boleh diganggu gugat demi menjaga legitimasi pemerintahan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved