Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
GUBERNUR nonaktif Papua, Lukas Enembe, disebut sering meminta uang ke kontraktor. Dana yang dikumpulkan dipakai untuk berjudi dan berobat di Singapura.
Informasi itu diketahui dalam berita acara pemeriksaan (BAP) mantan Kepala Dinas PUPR Papua Mikael Kambuaya. Dia juga kerap meminta uang untuk kepentingan lain.
"Semua kebutuhan lukas enembe dan keluarganya di Jayapura, Jakarta, maupun pergi berobat dan judi di Singapura setahu saya banyak dibantu oleh para kontraktor," kata Mikael dalam BAP yang dibacakan jaksa di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin, 7 Agustus 2023.
Baca juga: Lukas Enembe Bohong Sakit Buat Berjudi di Singapura
Menurut Mikael, para kontraktor dianggap keluarga oleh Lukas. Jadi, orang nomor satu di Papua itu tidak sungkan untuk meminta uang buat berjudi.
"Bisa dikatakan sudah seperti keluarga, sehingga apabila lukas enembe ada kebutuhan tertentu, maka akan dipenuhi oleh para kontraktor tersebut," ujar Mikael dalam BAP.
Dia juga mengungkapkan pola pemberian uang untuk Lukas. Kebanyakan pengusaha besar yang mendapatkan proyek.
Baca juga: Hakim Ingatkan Konsekuensi Hukum Bila Sopir Lukas Enembe Tolak Bersaksi
"Kontraktor besar itu adalah orang dalam dan sudah seperti keluarga bagi Lukas Enembe," ucap Mikael dalam BAP.
(Z-9)
Nicke yang menjabat sebagai dirut Pertamina periode 2018-2024 menjawab, perjanjian itu terkait penyewaan terminal BBM.
KPK menggeledah kantor Ditjen Pajak Kemenkeu untuk mengusut dugaan suap perpajakan yang melibatkan pejabat KPP Madya Jakarta Utara.
Terdakwa mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi menjalani sidang kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Pengadilan Tipikor.
Meski menolak seluruh permohonan pemohon, MK mengakui adanya multitafsir atas kedua pasal UU Tipikor tersebut yang menimbulkan ketidakpastian.
MK menegaskan kembali urgensi untuk melakukan pengkajian dan perumusan ulang ketentuan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), khususnya terkait Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3.
MK menilai multitafsir tersebut dapat memicu ketidakpastian dan ketidakkonsistenan dalam penanganan kasus korupsi.
Asep menjelaskan salah satu tugas dari Tim 8 adalah menghubungi para kepala desa di wilayah masing-masing untuk mengumpulkan uang dari para calon perangkat desa.
Menanggapi pertanyaan agar kasus serupa tidak terulang, Tito menekankan bahwa menjadi kepala daerah berarti siap bekerja sepenuhnya untuk rakyat.
OTT yang kembali dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah kepala daerah dinilai mencerminkan persoalan struktural dalam sistem pemerintahan daerah.
Pukat UGM menilai OTT Wali Kota Madiun menunjukkan digitalisasi pengadaan belum mampu menutup celah korupsi selama praktik main mata masih terjadi.
KPK mengembangkan kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA).
Polres Metro Depok pada 2018 telah melakukan penyelidikan mendalam dan memeriksa sejumlah pejabat teras Pemerintah Kota (Pemkot) Depok.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved