Polri Buka Peluang Tersangka Baru dalam Kasus Panji Gumilang

POLRI membuka peluang tersangka baru dalam kasus penistaan agama Islam yang menyeret Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaytun, Panji Gumilang. Polisi saat ini terus mendalami kasus tersebut.

Pendalaman itu, lanjut dia, dilakukan dengan mengkaji keterangan saksi dan mengumpulkan bukti hingga melakukan penggeledahan di Ponpes Al-Zaytun. "Beberapa hari ini kita akan memperdalam ada tidaknya tersangka lain. Pada prinsipnya perkembangan kita sudah melaksanakan penggeledahan. Nanti kita analisa kembali," kata Djuhandani, (4/8/2023).

"Kita jadikan bahan-bahan penyelidikan kembali apakah ada pidana-pidana lain seperti yang kemarin disampaikan apakah ada penipuan dan penggelapan,” imbuhnya. Pihaknya melakukan penggeledahan di Ponpes Al-Zaytun, Indramayu Jawa Barat pada Jumat (4/8).

Baca juga: Polri Tolak Penangguhan Penahanan Panji Gumilang

"Perkembangan hari ini yang dilaksanakan penyidik adalah melaksanakan penggeledahan di Indramayu," sebutnya.
Diberitakan sebelumnya, Polri secara resmi menetapkan Pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun, Panji Gumilang, sebagai tersangka dalam kasus penistaan agama Islam.

Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro mengatakan bahwa pihaknya telah menetapkan tersangka kepada Panji. Hal itu dilakukan setelah pihaknya melakukan pemeriksaan kedua terhadap Panji. 

Baca juga: Polri Geledah Ponpes Al-Zaytun Buntut Kasus Panji Gumilang

Setelah pemeriksaan itu, lanjut Djuhandani, pihaknya langsung melakukan gelar perkara atas kasus tersebut. "Gelar perkara ini dihadiri penyidik kemudian dari Propam, Itwasum, Divkum, dan Wassidik," kata Djuhandani, (1/8).

"Hasil dalam proses gelar perkata semua menyuarakan sepakat untuk menaikan PG menjadi tersangka," imbuhnya. Panji dijerat dengan Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan atau Pasal 45a ayat 2 juncto Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan atau Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. (Z-2)