Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami penangkapan pejabat Badan SAR Nasional (Basarnas), Selasa (25/7). Kasus itu diyakini berkaitan dengan suap pengadaan barang dan jasa.
"Terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang jasa di basarnas berupa alat pendeteksian korban reruntuhan," kata Ketua KPK Firli Bahuri, Rabu (26/7).
Firli enggan memberikan informasi lanjutan. Sebab, pendalaman masih dilakukan saat ini. "Alat bukti yg disita berupa uang tunai, untuk jumlah nominalnya nanti disampaikan saat konferensi press," ucap Firli.
Baca juga: Taring KPK Menggigit Basarnas Pas Siang Bolong
Diketahui, KPK menangkap delapan orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Selasa (25/7). Salah satu yang ditangkap ialah pejabat Basarnas.
Dalam operasi senyap itu, KPK juga menemukan sejumlah uang. Namun belum diketahui besaran jumlah uang tersebut.
Baca juga: Pejabat Basarnas Terjaring OTT KPK
Mereka yang tertangkap langsung dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk dimintai keterangan lanjutan. KPK bakal membeberkan informasi mendalam hari ini, 26 Juli 2023.
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan penangkapan dilakukan di Jakarta dan Bekasi. Taring Lembaga Antirasuah menggigit para pihak terjaring pas siang bolong. "Siang, sekitar jam 14.00 WIB (ditangkapnya)," ucap Ghufron.
KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang tertangkap. Pengumuman bakal dibeberkan melalui konferensi pers pada Rabu, 26 Juli 2023. (Z-3)
Menanggapi pertanyaan agar kasus serupa tidak terulang, Tito menekankan bahwa menjadi kepala daerah berarti siap bekerja sepenuhnya untuk rakyat.
SETELAH OTT KPK, Bupati Pati Sudewo kini ditetapkan sebagai tersangk kasus dugaan pemerasan. KPK turut menyita uang senilai Rp2,6 miliar.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Pati Sudewo (SDW) sebagai tersangka kasus pemerasan dalam pengisian jabatan calon perangkat desa (caperdes).
OTT yang kembali dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah kepala daerah dinilai mencerminkan persoalan struktural dalam sistem pemerintahan daerah.
KOMISi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Pati Sudewo sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dalam pengisian jabatan perangkat desa.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wali Kota Madiun Maidi (MD) sebagai tersangka, bersama dua orang lainnya, usai operasi tangkap tangan (OTT).
Praktik lancung Bupati Pati Sudewo bermula saat Pemerintah Kabupaten Pati mengumumkan rencana perekrutan perangkat desa untuk Maret 2026.
Asep menjelaskan salah satu tugas dari Tim 8 adalah menghubungi para kepala desa di wilayah masing-masing untuk mengumpulkan uang dari para calon perangkat desa.
SETELAH OTT KPK, Bupati Pati Sudewo kini ditetapkan sebagai tersangk kasus dugaan pemerasan. KPK turut menyita uang senilai Rp2,6 miliar.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Pati Sudewo (SDW) sebagai tersangka kasus pemerasan dalam pengisian jabatan calon perangkat desa (caperdes).
OTT yang kembali dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah kepala daerah dinilai mencerminkan persoalan struktural dalam sistem pemerintahan daerah.
KOMISi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Pati Sudewo sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dalam pengisian jabatan perangkat desa.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved