Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal terus memaksimalkan pemulihan aset dari kasus rasuah yang ditanganinya. Koordinasi antarpenegak hukum dinilai penting.
"Tugas-tugas tersebut dalam rangka menyelenggarakan pemberantasan tindak pidana korupsi bersama instansi penyelenggara pidana korupsi," kata Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango melalui keterangan tertulis, Rabu (12/7).
Nawawi menjelaskan penegak hukum wajib satu suara dalam memberantas korupsi di Indonesia. Memaksimalkan sumber daya yang ada dinilai penting untuk pemulihan aset dari tindakan koruptif yang sudah terjadi.
Baca juga: Pengadaan Kue untuk Rapat Kementerian/Lembaga Sudah Pakai e-Katalog
Karenanya, seluruh penegak hukum diharap tidak meninggikan egonya jika diminta membantu. KPK juga telah melakukan pelatihan bersama dengan beberapa institusi untuk memaksimalkan koordinasi.
Salah satu wilayah yang akan disambangi untuk melakukan pelatihan bersama yakni Sulawesi Selatan. KPK bakal menjadi garda terdepan untuk mengajak penegak hukum lain saling membantu dalam upaya pemulihan aset.
Baca juga: Hukuman Anas Urbaningrum Diharap Timbulkan Efek Jera Bagi Masyarakat
"Adapun KPK saat ini mengedepankan asset recovery yakni pengembalian kerugian negara lalu melakukan penjeratan pelaku korupsi," ucap Alex.
Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Leonard Eben Ezer Simanjuntak setuju dengan KPK. Dia menilai kerja sama yang baik bisa membuat negara mengambil kembali uang yang sudah dicuri oleh para koruptor.
"Fokus utamanya adalah optimalisasi pengembalian kerugian keuangan negara. Diharapkan KPK, APH, dan APIP bersinergi merumuskan strategi kebijakan yang seragam demi penanganan merebaknya pidana korupsi," ucap Leonard. (Z-3)
Sekretaris DHS Kristi Noem mengklaim hukum ditegakkan secara adil, meski Jake Tapper mencecar soal pengampunan bagi penyerang polisi di peristiwa 6 Januari.
Evello mendeteksi adanya 65% percakapan yang memberikan apresiasi terhadap penegakan hukum dan legitimasi kepemimpinan.
Nasim juga menilai penanganan perkara ini mencerminkan ironi penegakan hukum. Di tengah banyaknya kasus besar yang berdampak luas namun berjalan lambat.
MENTERI Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan, penegakan hukum kehutanan dijalankan progresif sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang tengah melakukan penyelidikan terkait kayu gelondongan yang hanyut dan menumpuk usai banjir besar di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
survei tentang persepsi publik terhadap Polri oleh CISA sebanyak 68,2 persen responden setuju dengan reformasi polri.
Meski mengakui adanya hasil kajian internal dari tim Pusat Penelitian Pranata Pembangunan Universitas Indonesia (UI) yang menyarankan aset tersebut menjadi milik Pertamina.
Implementasi asuransi BMN dengan skema PFB ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk melindungi aset strategis dari bencana.
Ratusan warga yang tergabung dalam Paguyuban Masyarakat Sunter Jaya mendatangi Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Utara, Rabu (26/11) pagi.
Kementerian ATR/BPN terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dalam percepatan sertifikasi aset milik negara dengan menyerahkan 254 sertifikat aset pada kepala daerah Sulsel
KPK menyelidiki dugaan korupsi proyek kereta cepat Whoosh. Aset milik negara diduga dijual kembali ke negara dalam pengadaan lahan
Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani meresmikan "Beloft" (Bulog Lifestyle Opportunity Food and Territory) di Kawasan Ex Goro, Kelapa Gading, Jakarta Utara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved