Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap hukuman mantan Politikus Partai Demokrat Anas Urbaningrum bisa menimbulkan efek jera kepada masyarakat. Lamanya pidana penjara diharap bisa membuat seluruh pihak pikir dua kali untuk melakukan tindakan koruptif.
"Terkait bebas murninya narapidana Korupsi Anas Urbaningrum, kami berharap bahwa proses pemenjaraan yang telah dilaksanakan tersebut bisa menjadi pembelajaran agar jera melakukan praktik-praktik tindak pidana korupsi," kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Rabu (12/7).
Ali menjelaskan Anas bisa menjadi contoh tegasnya penindakan hukum bagi pelaku korupsi. Masyarakat diharap menjadikan pemenjaraan itu sebagai pembelajaran.
Baca juga: Temui Akbar Tandjung, Anas Urbaningrum Dapat Pesan ini
"Agar tidak terjerumus dalam kejahatan yang sangat merugikan masyarakat maupun pembangunan nasional," ucap Ali.
Ali juga menjelaskan pelaku korupsi tidak hanya dihukum dengan pemenjaraan. Vonis bisa berupa dimiskinkan sampai dilarang berpolitik di Indonesia.
Baca juga: 9 Fraksi DPR Berbeda Sikap terhadap RUU Perampasan Aset
"Selain pidana pokok, narapidana juga bisa dijatuhi hukuman tambahan, sepertinya pembayaran uang pengganti, pencabutan hak tertentu, termasuk hak politik," ujar Ali.
Pidana tambahan itu diharap bisa memaksimalkan pemberian efek jera. Sehingga, kata Ali, tidak ada lagi pihak yang berani korupsi di Indonesia.
"Melalui pengenaan pidana pokok dan pidana tambahan tersebut, KPK berharap upaya penegakan hukum tindak pidana korupsi bisa benar-benar memberikan efek jera bagi para pelakunya," kata Ali.
Sebelumnya, Anas Urbaningrum mengaku belum berencana untuk bertemu dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Namun, Anas memastikan akan kembali terjun ke dunia politik setelah resmi bebas murni.
Anas mengaku bakal menunggu semacam mimpi terlebih dahulu untuk bertemu dengan SBY. Dia mengatakan belum ada komunikasi secara langsung dengan SBY.
"Nunggu mimpi dulu (bertemu SBY). Batin, komunikasi batin," kata dia di Bapas Bandung, Senin 10 Juli 2023. (Z-3)
Ada sekitar 10 Partai Politik (Parpol) yang berpeluang untuk masuk ke DPR RI pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 ini.
PENELITI Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana mengingatkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bahwa ada masa jeda lima tahun bagi para mantan terpidana korupsi
Anas dan rombongan berziarah ke makam BJ Habibie, Nurcholish Madjid, dan Taufiq Kiemas di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan.
Ketua Umum PKN jelaskan bentuk dukungan yang diberikan partainya untuk Anas Urbaningrum
Partai Demokrat tidak lagi mau tahu soal mantan bendahara partai Demokrat, Anas Urbaningrum yang baru saja dibebaskan pada Selasa, (11/4).
SBY menyatakan bahwa kendali kepemimpinan Partai Demokrat sepenuhnya berada di tangan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Partai Demokrat yang sebelumnya sempat menolak usulan Pilkada tak langsung kini mengubah haluan dan setuju atas hal tersebut.
Langkah Partai Demokrat yang memberikan sinyal dukungan terhadap wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD kini disoroti.
SIKAP Partai Demokrat yang menyatakan mendukung wacana Presiden Prabowo Subianto soal pilkada lewat DPRD menuai sorotan.
Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya selidiki laporan Partai Demokrat terkait hoaks yang menyeret SBY. Empat akun medsos dipolisikan atas fitnah korupsi dan status tersangka.
PARTAI Demokrat memberikan sinyal kuat untuk mendukung perubahan sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) di masa mendatang.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved