Headline
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan sebagian besar instansi pemerintah kini mulai menggunakan katalog elektronik (e-katalog) dalam pengadaan barang dan jasa bahkan hingga yang terkecil seperti pengadaan kue untuk rapat. Langkah tersebt dilakukan dalam rangka transparansi penggunaan anggaran.
"Jadi sekarang kalau di pemerintahan kita rapat gitu kue rapatnya saja belinya online langsung dan e-payment, jadi dibayar enggak pakai duit," kata Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan melalui kanal YouTube KPK RI, Senin (10/7).
Ia mengungkapkan salah satu pendorong penggunaan e-katalog itu adalah Survei Penilaian Integritas (SPI) yang kini telah memasuki tahun ketiga. Salah satu hal positif lainnya yang dipicu oleh SPI adalah pemerintah daerah kini berhasil menyalip beberapa instansi pusat dalam hal transparansi penggunaan anggaran, salah satunya adalah dengan pengadaan barang dan jasa via e-katalog tercatat mencapai lima juta barang dan jasa.
Baca juga: KPK Lelang Tanah Milik Terpidana Korupsi Eks Bupati Penajam Paser Utara
"Kita dorong katalog saja, tinggal klik seperti (belanja) online-online gitu," tuturnya.
Lebih lanjut, Pahala mengatakan para responden SPI adalah para aparatur sipil negara (ASN) dan kontraktor yang pernah terlibat dalam program pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintahan dalam kurun waktu setahun terakhir. Pada tahun ketiga ini nilai SPI secara nasional tercatat mencapai 71,2%.
Baca juga: Digitalisasi Pengadaan Barang Dorong Kemajuan Daerah
Pada kesempatan yang sama Deputi Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawas Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (KemenPAN-RB) Agus Evan Purwanto mengatakan pengadaan barang dan jasa juga masuk dalam program Reformasi Birokrasi (RB) Tematik Kemenpan RB.
"Pengadaan barang dan jasa juga masuk dalam komponen RB Tematik. Jadi kalau pengadaan barang jasa tidak lewat e-katalog, nilai kementerian/lembaga terkait akan turun," kata Agus. (Ant/Z-11)
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mencatat jumlah tayang produk Katalog Elektronik (e-Katalog) Versi 6 telah mencapai 3,5 juta produk per akhir 2024.
KPK mengaitkan proses e-katalog dalam kasus dugaan suap tiga proyek di Kalimantan Selatan (Kalsel). Pendalaman dilakukan dnegan memeriksa satu saksi, kemarin.
Dalam operasi tangkap tangan di Kalimantan Selatan, penyidik KPK menemukan adanya rekayasa dalam persyaratan lelang proyek lewat E-Katalog
Jumlah UMKK di Kabupaten Sidoarjo mencapai 176 ribu pelaku usaha. Namun, dari jumlah tersebut, baru 1.703 pelaku usaha yang memanfaatkan E- Katalog.
Capaian belanja produk dalam negeri pada 2023 di LKPP meningkat hingga 90,3%. Angka ini lebih tinggi dari capaian di 2022 sebesar 85,4%.
E-katalog lokal jasa konstruksi di Kabupaten Cianjur baru akan dilakukan tahun ini
Data dari Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia (Aprindo) 2022 menyebutkan bahwa 60% masyarakat sudah mulai berbelanja secara "offline", baik ke pasar modern maupun tradisional.
Lebih tinggi dari 113,1 pada bulan sebelumnya.
Sedikitnya produk lokal yang tayang di elektronik katalog (e-katalog) menjadi penyebab rendahnya transaksi pembelian barang dan jasa oleh pemerintah daerah.
Ahli kulit juga menyebutkan bahwa terpapar cahaya biru hingga 8 jam sehari juga berbahaya bagi kulit.
Tercatat lebih dari 25 pusat perbelanjaan yang ada di 5 Kotamadya DKI Jakarta akan menggelar program khusus menyambut Imlek
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved