Headline
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
LEMBAGA Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mencatat jumlah tayang produk Katalog Elektronik (e-Katalog) Versi 6 telah mencapai 3,5 juta produk per akhir 2024, yang terdiri dari 2,9 juta produk termigrasi dan 615 ribu produk tayang kurasi.
Kepala LKPP Hendrar Prihadi dalam keterangannya, di Jakarta, Jumat (3/1), menyebutkan belanja pemerintah tahun anggaran (TA) 2024 mencapai Rp1.259,2 triliun atau setara 108,41% dari total belanja pengadaan barang/jasa (PBJ).
Kontribusi realisasi anggaran PBJ terhadap Produk Dalam Negeri (PDN) mencapai Rp595,66 triliun atau sebesar 90%, dan kontribusi PBJ terhadap usaha mikro, kecil, dan koperasi (UMKK) mencapai Rp277,42 triliun atau 41,9%.
"Pencapaian signifikan dalam kontribusi PDN dan UMKK dalam implementasi Katalog Elektronik tersebut mencerminkan keseriusan LKPP bersama dengan PT Telkom Indonesia dalam mendukung kemandirian ekonomi nasional," ujarnya.
Hendrar juga menjelaskan platform Katalog Elektronik Versi 6 (V6) merupakan langkah transformasi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah yang lebih modern dan terintegrasi.
Kepala LKPP telah mengeluarkan Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 9 Tahun 2024 (SE Kepala LKPP No 9/2024) tentang Implementasi Katalog Elektronik Versi 6 yang mewajibkan penggunaan belanja barang/jasa pada Katalog Elektronik V6.
Aturan ini berlaku efektif mulai 1 Januari 2025, bertujuan memastikan seluruh proses e-Purchasing berjalan optimal, termasuk penyediaan mekanisme pembayaran.
Platform ini dirancang agar terintegrasi dengan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) milik Kementerian Keuangan (Kemenkeu RI) dan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) milik Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) mendorong pemerintah daerah (pemda) mempercepat pelaksanaan PBJ melalui Katalog Elektronik Versi 6 (V6).
Upaya ini merupakan langkah strategis guna mendukung pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan penggunaan produk dalam negeri maupun produk mikro, usaha kecil dan koperasi.
Kemendagri, Kementerian Keuangan, LKPP, dan PT Telkom Indonesia Tbk berharap dengan capaian kinerja PBJ TA 2024 menjadi momentum penting untuk semakin memperkuat sistem pengadaan barang/jasa yang lebih efisien, transparan, berkelanjutan, dan berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. (Ant/N-2)
Katalog Elektronik Versi 6 mewakili langkah maju yang signifikan dalam upaya LKPP untuk meningkatkan layanan sistem pengadaan secara elektronik.
LEMBAGA Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) turut menyukseskan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 yang akan dihelat pada November mendatang.
Nilai transaksi belanja barang dan jasa melalui katalog elektronik Belanja Langsung Toko Online (E-Blangkon) Jawa Tengah telah mencapai Rp263,9 miliar
Pemulihan jaringan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS), dari informasi yang pihaknya terima per malam ini, Kamis (27/6), tim Kominfo dan BSSN sedang melakukan migrasi data dari backup server
Pemerintah menargetkan bahwa pada akhir Juni 2024, sebanyak 18 layanan publik yang terdampak oleh insiden serangan siber pada PDSN 2
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved