Headline
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
LEMBAGA Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) melaporkan bahwa jumlah transaksi melalui e-katalog atau katalog elektronik lembaga itu telah mencapai Rp161,3 triliun per 27 Oktober 2023.
Kepala LKPP Hendrar Prihadi mengatakan pencapaian transaksi tersebut diikuti dengan 6,9 juta produk yang sudah tayang di e-katalog.
"Jika di 2022 ada 2,4 juta produk tayang dengan total transaksi Rp83,9 triliun, alhamdulillah pada 27 Oktober 2023 produk tayang sudah mencapai 6,9 juta produk dan yang bertransaksi sudah mencapai Rp161,3 triliun," kata Hendrar dalam Rakornas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2023 di Jakarta, Selasa (7/11), seperti dilansir dari Antara.
Dalam laporannya, Hendrar menyampaikan bahwa saat ini kinerja pengadaan barang/jasa pemerintah secara nasional tengah berada pada tren yang positif.
Hal itu tercermin melalui realisasi belanja produk dalam negeri (PDN) yang mencapai 90 persen per 27 Oktober 2023. Angka tersebut tumbuh signifikan jika dibandingkan belanja PDN pada 2022 yang tercatat di angka 76 persen.
“Kolaborasi bersama menjadi hal yang penting dalam mendorong proses PBJ supaya ke depan menjadi semakin baik, dimana saat ini kinerja PBJ secara nasional berada pada capaian yang positif yang harus kita jaga dan tingkatkan. Saya berterima kasih atas segala upaya yang kita lakukan ini menjadikan PBJ semakin baik,” kata Hendrar.
Kemudian pertumbuhan positif juga tercermin dari realisasi pengadaan barang dan jasa Usaha Mikro Kecil dan Koperasi (UMKK) yang tercatat mencapai 37,6 persen dari total target yang ditetapkan pemerintah sebesar 40 persen.
"Barang jasa untuk UMKK atau Usaha Mikro Kecil Koperasi di mana tahun 2022 mencatat angka 36,1 persen, dan alhamdulllah di 27 Oktober 2023 realisasinya sudah 37,6 persen," terangnya.
Baca juga:
> Gandeng LKPP, Pertamina Implementasikan Aplikasi E-Katalog
> Dorong Optimalisasi Belanja Pemerintah Melalui Penggunaan Toko Daring dan E-Katalog
Lebih lanjut Hendrar menambahkan, Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada 2023 mencapai Rp1.174,56 triliun. Di antaranya Rp810,92 triliun yang melibatkan penyedia, serta realisasinya sudah menembus 65,30 persen atau sebesar Rp529,51 triliun.
Dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) yang iikuti oleh 2.179 peserta tersebut, Hendrar mengumumkan bahwa LKPP akan bersiap meluncurkan platform e-katalog baru yang didukung oleh PT Telkom Indonesia Tbk.
Rencananya, e-katalog tersebut tidak hanya berfungsi sekadar pemilihan produk melainkan pengiriman hingga gerbang pembayaran mampu mengoptimalkan Kartu Kredit Pemerintah (KKP).
"Dalam new platform, katalog ini nantinya e-katalog akan berfungsi tidak hanya sekedar pemilihan produk melainkan pemilihan pengiriman hingga payment gateway yang dapat dimaksudkan dapat mengoptimalkan KKP maupun KKPD," ujarnya.
Hendrar menjelaskan bahwa LkPP berupaya mendorong implementasi dari strategi konsolidasi pengadaan agar belanja pemerintah semakin efektif, efisien dan semakin tepat sasaran.
Tercatat hingga saat ini melalui strategi konsolidasi pengadaan terkumpul total efisiensi belanja mencapai Rp2,03 triliun yang didapatkan dari konsolidasi pengadaan laptop produk dalam negeri, pupuk NPK, alat kesehatan, BKB Kit Stunting, Bahan Pakaian PDH dan Seraga, Sekolah PDN, logistik pemilu 2024.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyampaikan bahwa hingga 1 November 2023, realisasi Pengadaan Barang dan Jasa PBJ) UMKM telah mencapai Rp221,49 triliun. "Ini angka sudah cukup bagus dibandingkan tahun sebelumnya, tapi masih harus kita perjuangkan. Dan kami juga terus melakukan upaya pendampingan untuk mereka, melakukan business matching," katanya.
“Saya menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada LKPP yang secara terus menerus dan sistematis memanfaatkan pbjp untuk pengembangan industri dalam negeri khsusunya UMKM,” kata Teten. (Z-6)
Gelaran tahunan Government Procurement Forum & Expo (GPFE) atau forum dan pameran pengadaan keperluan pemerintah 2025 sukses diselenggarakan pada 23-25 Juli 2025.
PP No 7/2021 mewajibkan alokasi minimal 40% dari anggaran belanja barang dan jasa pemerintah, baik pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota, untuk produk-produk UMKM.
Kerja sama Kemenkop dan LKPP untuk memastikan produk-produk koperasi bisa masuk dan terdaftar dalam katalog pengadaan pemerintah.
KPK membuka penyidikan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Dugaan kasus ini berkaitan dengan gratifikasi pengadaan barang dan jasa.
Pemerintah Kabupaten Sleman terus menunjukkan komitmen dalam transformasi digital pengadaan barang dan jasa serta penguatan ekonomi lokal
Erma menilai bawa Perpres tersebut juga mereplikasi pendekatan formalistik, hanya pendekatan formalistik tanpa menemukan akar persoalan.
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mencatat jumlah tayang produk Katalog Elektronik (e-Katalog) Versi 6 telah mencapai 3,5 juta produk per akhir 2024.
KPK mengaitkan proses e-katalog dalam kasus dugaan suap tiga proyek di Kalimantan Selatan (Kalsel). Pendalaman dilakukan dnegan memeriksa satu saksi, kemarin.
Dalam operasi tangkap tangan di Kalimantan Selatan, penyidik KPK menemukan adanya rekayasa dalam persyaratan lelang proyek lewat E-Katalog
Jumlah UMKK di Kabupaten Sidoarjo mencapai 176 ribu pelaku usaha. Namun, dari jumlah tersebut, baru 1.703 pelaku usaha yang memanfaatkan E- Katalog.
Capaian belanja produk dalam negeri pada 2023 di LKPP meningkat hingga 90,3%. Angka ini lebih tinggi dari capaian di 2022 sebesar 85,4%.
E-katalog lokal jasa konstruksi di Kabupaten Cianjur baru akan dilakukan tahun ini
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved