Dorong Optimalisasi Belanja Pemerintah Melalui Penggunaan Toko Daring dan E-Katalog

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) memaparkan bahwa masih ada anggaran pemerintah sebesar Rp800 triliun yang belum dibelanjakan. Hal ini menjadi potensi tersendiri bagi pelaku usaha dalam negeri,utamanya usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)

Kepala LKPP Hendrar Prihadi mengatakan pihaknya telah melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan pengelolaan anggaran pemerintah terkait pembelian produk dalam negeri dan produk usaha mikro, kecil, koperasi. 

"Salah satunya dengan bersinergi dengan Kementerian Keuangan RI, Kementerian Hukum dan HAM RI, serta KADIN melalui kegiatan temu bisnis ICEF 2023.  kegiatan ini menyasar hampir Rp800 triliun  anggaran pemerintah yang belum ditransaksikan. Dari rencana umum pengadaan sekitar Rp1.100 triliun  transaksinya baru sekitar Rp387 triliun .  Maka sisanya itu kami arahkan dalam kegiatan temu bisnis ini yang mempertemukan penyedia jasa dengan user, yaitu pemerintah, " ungkap Hendrar Prihadi setelah pembukaan kegiatan ICEF 2023 di JIEXPO Kemayoran, Jakarta.

Semakin banyak penyedia yang bergabung dalam Toko Daring dan E-katalog yang menyediakan produk dalam negeri, tentunya akan menciptakan pasar yang semakin kompetitif. Apalagi Presiden Joko Widodo juga berkomitmen kuat, dengan menetapkan target pembelian produk dalam negeri hingga 95% dari pagu anggaran barang/jasa harus dibelikan Produk Dalam Negeri.

Mbizmarket marketplace mitra Toko Daring LKPP hadir sebagai exhibitor di hall A booth A67 dalam kegiatan ICEF 2023 sebagai bentuk komitmen dalam mendukung upaya LKPP untuk menggalakan penggunaan produk dalam negeri.

“Dengan transformasi digital sistem pengadaan barang/jasa pemerintah, khususnya melalui marketplace mitra Toko Daring LKPP, kini transaksi pengadaan bisa dilakukan dengan lebih transparan, hanya dengan klik melalui Mbizmarket, mitra Toko Daring , APBN/APBD diharapkan dapat dibelanjakan secara efisien, cepat dan tepat melalui penyedia usaha mikro kecil (UMK) yang telah bergabung di platform kami," ujar Ryn Mulyanto Riyadi Hermawan CEO & Founder Mbizmarket.

Selain itu dengan bertransaksi di Mbizmarket, pejabat pengadaan pemerintah dengan mudah dapat mencari produk dalam negeri dan mengetahui persentase Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), karena di platform Mbizmarket telah ada penandanya (flagging).  

"Terkait dengan laporan, pejabat pemerintah yang membutuhkan juga dapat dengan mudah memperoleh laporan belanja Produk Dalam Negeri dan TKDN, dalam bentuk laporan akumulasi jumlah barang dan nilai, termasuk persentasenya” tandas Ryn Mulyanto.

Bergabungnya para pembeli dan penjual dalam acara ICEF 2023 menjadi momentum berharga untuk menguatkan komitmen bersama dalam mendorong pemanfaatan produk dalam negeri, yang menciptakan dampak positif bagi perekonomian negara. Dukungan dari berbagai pihak untuk lebih mengutamakan belanja PDN dan memperkuat sektor UMK-Koperasi merupakan langkah konkret menuju kemandirian bangsa. 

komitmen dan semangat bersama seluruh pihak dalam menyerukan penggunaan produk dalam negeri melalui pemanfaatan belanja APBN/APBD  diharapkan dapat membuka peluang usaha seluas-luasnya, juga membuka kesempatan penambahan tenaga kerja, serta diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi bangsa dan negara. (RO/E-1)