Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Komisi III DPR RI Habiburokhman menjelaskan soal pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang akan memberi kesempatan bagi koruptor untuk bertobat asal mengembalikan hasil curian terkait dengan pemulihan aset atau asset recovery. Ia menilai pemulihan aset negara hasil kejahatan ialah tujuan utama dari pemberantasan korupsi.
"Soal pernyataan Pak Prabowo saya baru belum baca detail tapi kalau yang dimaksud beliau pastinya adalah terkait dengan asset recovery. Jadi tujuan utama dalam pemberantasan korupsi itu at the end adalah pada akhirnya bagaimana maksimalisasi asset recovery. Pengembalian kerugian keuangan negara yang itu selama ini menjadi misteri," kata Habiburokhman, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (19/12).
Habiburokhman menjelaskan KPK dipuji atas melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap koruptor. Namun, pengembalian aset dari kejahatan koruptor itu belum maksimal. Maka dari itu, Prabowo menekankan pentingnya pemulihan aset.
"Dulu KPK dipuji-puji memang karena banyak mengungkap melakukan OTT tapi kritikannya banyak. Bahwa dari OTT tersebut barang buktinya kok cuma sedikit katanya, cuma Rp50 juta cuma Rp100 juta nah asset recovery-nya seperti apa," katanya.
Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra itu mengungkapkan Prabowo menangkap keinginan publik terkait pemulihan aset hasil korupsi. Prabowo, kata ia, mencoba menyampaikan kembali dengan bahasa sederhana. Ia menegaskan pernyataan soal beri kesempatan kepada koruptor untuk tobat itu tidak berarti Prabowo ingin membebaskan koruptor.
"Jadi jangan dipelintir, jangan di framing dengan jahat. Bahwa Pak Prabowo akan membebaskan koruptor nggak mungkin lah," katanya. (Faj/M-3)
Prabowo menyadari bahwa tindakan tegas dalam penegakan hukum seringkali menimbulkan ketidaksukaan dari pihak-pihak tertentu, terutama mereka yang terjerat kasus hukum.
Para pelaku korupsi tetap ingin memanfaatkan uangnya, tetapi pilihan mereka menjadi terbatas.
FILM Jembatan Shiratal Mustaqim produksi Dee Company yang akan tayang 9 Oktober 2025 menyoroti tentang hukuman bagi para pejabat korup di akhirat
KASUS perjalanan-penyelenggaraan haji 2023-2024 tentu saja menyentak kita semuanya.
Almas mengatakan Presiden Prabowo dalam berbagai pidato kenegaraannya kerap menggaungkan pemerintahan yang dipimpin akan sangat tegas memberantas korupsi.
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas pada April lalu yang mengatakan amnesti tidak akan diberlakukan bagi pelaku korupsi.
Pemulihan aset negara bukan sekadar menyita lalu melelang. Terdapat proses panjang dan penuh kendala hukum yang harus dilalui aparat.
Ketua Komjak Pujiono Suwadi mengapresiasi capaian pemulihan aset negara oleh Satgas PKH namun itu dinilai masih jauh dari kerugian negara di bidang sumber daya alam
KPK secara resmi menetapkan mantan Bendahara Pengeluaran Pembantu Kepala Daerah Provinsi Papua, Dius Enumbi (DE) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi,
IDE pemberian amnesti bagi para koruptor yang bergulir setelah Presiden Prabowo Subianto di Kairo, Mesir beberapa hari lalu dinilai bertentangan dengan PBB.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved