Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
IDE pemberian amnesti bagi para koruptor yang bergulir setelah Presiden Prabowo Subianto di Kairo, Mesir beberapa hari lalu dinilai bertentangan dengan United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) atau Konvensi PBB tentang Lawan Korupsi. Sebab, UNCAC tidak hanya berbicara tentang asset recovery alias pemulihan aset, tapi juga penegakan hukum.
Peneliti Pusat Studi Anti Korupsi (Saksi) Universitas Mulawarman, Kalimantan Timur, Herdiansyah Hamzah mengatakan, pemulihan aset yang tertuang dalam UNCAC tak boleh dimaknai secara sempit dan parsial. Ia menjelaskan, asset recovery memang berasal dari upaya mengembalikan kerugian keuangan negara.
"Tapi bukan berarti kemudian mengampuni para koruptor. UNCAC menegaskan keduanya," ujarnya kepada Media Indonesia, Sabtu (21/12).
Menurutnya, penanganan perkara korupsi lewat jalur pidana tetap harus diberlakukan seiring upaya pengembalian kerugian keuangan negara lewat mekanisme asset recovery. Oleh karena itu, ia mengingatkan pemerintah tidak memahami UNCAC secara setengah-setengah.
"UNCAC memerintahkan keduanya secara bersamaan. Jadi pemulihan aset negara melalui asset recovery tadi harus linier atau berbanding lurus dengan penanganan tindak pidana korupsi," jelas Herdiansyah.
"Gimana mau ada efek jera kalau kemudian hanya mengembalikan kerugian keuangan negara, tapi tidak ada proses hukum bagi pelaku kejahatan?" pungkasnya.
UNCAC sendiri ditandatangani pada 9 Desember 2009 oleh 141 negara anggota PBB. Setidaknya, ada lima tolak ukur dan ketentuan yang terangkum dalam UNCAC, yakni pencegahan, kriminalisasi dan penegakan hukum, kerja sama internasional, pemulihan aset, serta bantuan teknis dan pertukaran informasi.
Sebelumnya, Prabowo mengyinggung akan mempertimbangkan untuk memberi kesempatan koruptor bertaubat. Hal itu disampaikan di hadapan mahasiswa Indonesia di Kairo, Mesir, Rabu (18/12). Prabowo mengatakan, para koruptor yang mengembalikan uang hasil korupsi mungkin dapat dimaafkan.
Pernyataan itu lantas ditegaskan oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakat Yusril Ihza Mahendra. Menurutnya, apa yang disampaikan Prabowo adalah bagian dari amnesti dan abolisi. Saat ini, Kementerian Hukum sedang merencanakan pemberian amnesti kepada 44 ribu narapidana.
Yusril menjelaskan, pemberiaan maaf kepada koruptor selama mengembalikan uang hasil korupsi merupakan bagian dari pemberantasan korupsi yang menekankan pemulihan aset. Ia berpendapat, hal itu sesuai dengan UNCAC yang diratifikasi Indonesia lewat Undang-Undang Nomor 7/2006.
"Kalau hanya pelakunya dipenjarakan tetapi aset hasil korupsi tetap mereka kuasai atau disimpan di luar ngeri tanpa dikembalikan kepada negara, maka penegakan hukum seperti itu tidak banyak manfaatnya bagi pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat," paparnya. (Z-9)
Presiden Prabowo Subianto mengatakan munculnya isu dan tagar Indonesia Gelap adalah rekayasa koruptor.
Tren tutup muka ini masih menunjukkan bahwa korupsi menjadi aib bagi para tersangka.
Ia mengaku menerima laporan bahwa masih ada hakim yang belum memiliki rumah dinas. Hakim tersebut masih mengontrak.
Memberantas mafia peradilan tak cukup dengan melakukan mutasi besar-besaran terhadap hakim seperti yang dilakukan Mahkamah Agung (MA).
ANALISIS komunikasi politik Hendri Satrio (Hensa) mengusulkan agar Presiden Prabowo Subianto menerapkan amnesti umum bagi para koruptor yang beraksi sebelum masa kepemimpinannya.
Pembangunan lapas baru, kata Willy, bisa saja misalnya ditambah di antara 363 pulau-pulau kecil yang ada di Aceh, atau di Sumatera Utara yang memiliki 229 pulau.
WFP PBB mengatakan hampir sepertiga penduduk Gaza harus menahan lapas.
PEMERINTAH Tiongkok mendukung rencana Prancis untuk menyampaikan pengakuan atas kedaulatan Palestina dalam sidang Majelis Umum PBB pada September 2025.
PRESIDEN Prancis Emmanuel Macron mengumumkan negaranya akan secara resmi mengakui Negara Palestina dalam Sidang Majelis Umum PBB pada September.
SELAMA 21 bulan genosida di Jalur Gaza, Palestina, sekitar 70 persen infrastruktur hancur, menyisakan wilayah tersebut tertimbun jutaan ton puing dan tenggelam dalam gelap.
BAYI-BAYI yang tinggal tulang dan kulit akhirnya meninggal karena ibu mereka terlalu kelaparan untuk menghasilkan susu.
PBB menyampaikan laporan terbaru mengenai kondisi memprihatinkan di Jalur Gaza, Palestina. Berdasarkan data OCHA, hampir seluruh wilayah Gaza kini berada di bawah kendali militer Israel.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved