Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
DIREKTUR Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid, mempertanyakan komitmen Indonesia dalam penegakan hak asasi manusia (HAM). Hal ini disoroti Usman setelah Indonesia menolak resolusi pelaksaan The Responsibility to Protect (R2P) dalam sidang Majelis Umum PBB yang digelar Selasa (18/5) waktu New York, Amerika Serikat.
"Kami menyayangkan sikap Indonesia yang menyatakan 'Tidak' saat pemungutan suara di Sidang Umum PBB terkait resolusi pelaksanaan Tanggung Jawab untuk Melindungi (Responsibility to Protect) atas situasi kejahatan yang tergolong amat serius di Palestina, Myanmar, dan Suriah, terutama kejahatan terhadap kemanusiaan," kata Usman melalui keterangan tertulis, Kamis (20/5).
Indonesia menjadi satu dari 15 negara yang memilih (vote) tidak bersama negara-negara lain yang memiliki reputasi rendah di bidang HAM, antara lain Tiongkok, Rusia, dan Korea Utara. Sebanyalk 115 negara menyatakan setuju, sementara 28 negara abstain.
Usman menyebut sikap itu memperlihatkan rendahnya komitmen Indonesia dalam memajukan dan melindungi HAM di dunia.
Menurut Usman, sikap Indonesia dinilai bertolak belakang dengan perhatian yang diberikan atas situasi keamanan di Palestina, Myanmar, dan Suriah. Penolakan resolusi R2P, kata Usman, mencerminkan komitmen domestik Indonesia yang separuh hati.
"Penolakan resolusi ini mencerminkan komitmen domestik Indonesia yang terlihat separuh hati dalam memperbaiki keadaan hak asasi manusia di negeri sendiri, seperti yang kita saksikan di Papua dan penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat," jelasnya.
R2P merupakan komitmen masyarakat dunia yang disetujui oleh semua negara anggota PBB pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Dunia 2005.
Agenda ini dalam rangka menangani dan mencegah terjadinya kejahatan-kejahatan yang sangat serius di bawah hukum internasional seperti genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis, dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
R2P sendiri merujuk pada suatu kesepakatan bahwa kedaulatan memerlukan konsep tanggung jawab untuk melindungi semua penduduk dari kekejaman massal dan kejahatan HAM di wilayahnya. (Tri/OL-09)
Smart Irrigation Systemdirancang untuk mengatur jumlah air dan pupuk yang digunakan oleh petani secara efisien dengan bantuan aplikasi mobile.
Event ini diikuti sekitar 8 ribu orang,termasuk 1.500 pebalap dari 19 negara untuk 9 kategori perlombaan.
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI kembali mencatatkan pencapaian gemilang di kancah internasional dengan berhasil meraih lima penghargaan global dalam ajang RBI
Kawasan industri ModernCikande di Serang, Banten, akan mewakili Indonesia dalam ajang FIABCI World Prix D'Excellence Awards 2025 yang akan diselenggarakan di Lagos
Tema yang diangkat konferensi internasional Untar ini menyoroti perlunya perubahan ini karena masyarakat sekarang mengharapkan perusahaan untuk mendukung perubahan sosial dan lingkungan.
Connie menyebut Trump cenderung mengadopsi kebijakan inward-looking atau berfokus pada isu domestik AS.
Usai amnesti terhadap AP diberikan, WNI tersebut dideportasi ke luar Myanmar pada 19 Juli 2025 melalui Thailand sebelum tiba di tanah air.
SEORANG pengguna X menuding Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky tidak ingin konflik dengan Rusia berakhir.
Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra, mengatakan telah menyerahkan data nama-nama calon penerima amnesti.
Perkara yang menjerat Agus Buntung berdampak luas. Selain itu, kasusnya membahayakan bagi masyarakat.
Pemberian amnesti kepada narapidana dan anak binaan pengguna narkotika yang ditangkap dengan jumlah narkotika di bawah ambang batas tertentu sebanyak 2.591 orang.
Selain itu, terdapat kategori narapidana yang masih di bawah umur juga tidak dapat pengampunan. Yaitu, narapidana tindak pidana pembunuhan, pemerkosaan dan pencurian dengan kekerasan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved