Pegiat Pertanyakan Pemerintah yang Semula Menegaskan Koruptor Dinyatakan tak akan Dapat Amnesti-Abolisi

PEGIAT Antikorupsi Tibiko Zabar mengkritik Presiden Prabowo Subianto yang memberikan amnesti dan abolisi kepada Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto. Ia mengatakan pemberian amnesti dan abolisi dalam kasus korupsi tersebut memperlemah upaya pemberantasan korupsi. 

"Seharusnya pelaku korupsi tidak bisa disamakan dengan tindak pidana lainnya. Sebab korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang berdampak luas pada segala aspek kehidupan. Pengampunan bagi pelaku korupsi semakin menjauhkan efek jera bagi koruptor," kata Tibiko melalui keterangannya, Jumat (1/7).

Pelaku Korupsi?

Tibiko mengatakan pemberian amnesti dan abolisi itu berbanding terbalik dengan pernyataan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas pada April lalu yang mengatakan amnesti tidak akan diberlakukan bagi pelaku korupsi.

Baca juga : Implementasi Denda Damai masih Tunggu Peraturan Turunan UU Kejaksaan

Tibiko mengatakan pada konteks kasus pemberian amnesti dan abolisi kepada Hasto maupun Tom merupakan dua hal yang berbeda. Namun, pada titik ini justru semakin menguatkan dugaan publik bahwa ada campur tangan politik pada upaya penegakan hukum korupsi yang seharusnya tidak boleh terjadi.

"Langkah tersebut ditengarai sebagai jalan politik kompromistis dan dinilai sebagai upaya untuk menyelamatkan wajah penegak hukum. Padahal jika memang ada kekeliruan, ada upaya hukum yang bisa dilakukan ketimbang hukum yang dikalahkan oleh politik," katanya.

Maka dari itu, ia menilai pemberian amnesti dan abolisi Presiden yang telah disetujui DPR ini juga patut dipertanyakan. 

"Selain seharusnya tidak boleh diberikan bagi pelaku korupsi, kita juga tidak tau bagaimana kriteria atau mekanisme seorang pelaku maupun terduga pelaku untuk mendapatkannya karena ketiadaan aspek transparansi dan akuntabilitas," katanya. (Faj/P-3)