Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
ANGGOTA Komisi I DPR Fraksi PDI Perjuangan TB Hasanuddin mengatakan komisinya belum mengetahui terkait alat sadap milik perusahaan NSO Group asal Israel, masuk ke Indonesia sejak 2018 yang diterbitkan Konsorsium Indonesialeaks.
"Kami belum mengetahui soal ini," ujarnya.
Saat dihubungi, Rabu (28/6) dia belum bisa berkomentar apa pun termasuk kemungkinan hal ini akan ditanyakan kepada BIN saat rapat kerja bersama DPR.
Baca juga : TNI tak Mengetahui Pembelian Pegasus
Sedangkan menurut anggota Komisi I DPR Fraksi Partai Golkar Bobby Adhityo Rizaldi menerangkan sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi tahun 2014 DPR tidak membahas APBN sampai satuan tiga secara terperinci.
"Jadi kami tidak mengetahui apa jenis alat sadap yang dibeli pemerintah," ungkapnya.
Pihaknya sambung dia hanya memastikan fungsi pengawasan publik terhadap kinerja APH berjalan, seperti BIN dibentuk tim pengawas intelijen yang beranggotakan DPR Komisi I sesuai UU Intelijen. Sedangkan untuk polti ada sembilan lembaga di luar parlemen yang mengawasi termasuk Kompolnas, KPK, Setneg, BPK, BPKP, LKPP, Kemenko Polkam, Ombudsman dan Komnas HAM.
Baca juga : DPR Pastikan Objektif dalam Kasus Ponpes Al Zaytun
"Jadi selama belum ada laporan dari pengawasan dari lembaga-lembaga di atas soal ini, saya rasa itu dugaan yang spekulatif"
Sementara itu anggota Komisi III DPR Santoso menerangkan alat sadap yang telah dimiliki tersebut memang dibutuhkan untuk menjaga keamanan namun jangan sampai alat tersebut digunakan untuk membelenggu atau penggunaan yang tidak tepat.
"Kalaupun alat itu dibeli jangan disalahgunakan owner. Jangan sampai untuk mengkriminalisasi orang-orang yang tidak sejalan dengan pemerintah," ungkapnya.
Baca juga : Pengamat Nilai PDIP belum Satu Suara soal Hak Angket
DPR menurutnya mendukung ketersediaan alat yang bagus dan canggih untuk pengamanan negara dan semua negara memerlukan alat yang sama. Namun di sisi lain harus ada regulasi melalui RUU Penyadapan yang harus memayungi kerjanya. Regulasi itu sangat dibutuhkan termasuk mencegah adanya agen ganda.
"Perang data dan intelejen memang ada. Kalau ada alat ini maka RUU Penyadapan harus dipercepat agar ada regulasi yang mengatur. Jangan sampai punya alat canggih aturannya tidak ada maka itu bahaya," cetusnya.
Sebelumnya indonesia leaks menerbitkan laporan perihal Pegasus, alat sadap milik perusahaan NSO Group asal Israel yang masuk ke Indonesia sejak 2018. Alat itu diduga pernah dipakai Polri dan Badan Intelijen Negara. Pegasus digunakan untuk keperluan keamanan, terutama pada kejahatan luar biasa seperti korupsi, terorisme, narkoba. Indonesialeaks menemukan fakta bahwa alat sadap ini tidak hanya untuk keamanan, tapi juga digunakan untuk kepentingan politik, khususnya pada Pemilu 2019. (Sru/Z-7)
KAPAL Motor Penyeberangan (KMP) Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di Selat Bali memakan korban jiwa. DPR RI menyoroti kapal-kapal tua untuk masyarakat.
DPR RI menerima usulan 24 nama calon duta besar (dubes) RI untuk negara sahabat dan organisasi internasional. Namun, nama-nama calon tidak disebutkan, termasuk negaranya.
ANGGOTA Komisi X DPR RI dari Fraksi PKB, Habib Syarief Muhammad meminta Menteri Kebudayaan Fadli Zon untuk menunda proyek penulisan ulang sejarah.
KETUA DPR RI Puan Maharani mendesak pemerintah untuk segera memberikan bantuan dan perlindungan kepada seorang selebgram asal Indonesia yang ditahan oleh otoritas Myanmar.
ANGGOTA Komisi I DPR RI Abraham Sridjaja menyebut aksi pembubaran retret pelajar Kristen di Cidahu, Sukabumi, membahayakan kebhinekaan dan menodai Pancasila.
SEORANG mahasiswi berusia 19 tahun korban kekerasan seksual di Karawang, Jawa Barat, dipaksa menikah dengan pelaku yang juga adalah pamannya sendiri.
KETUA DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Said Abdullah mengatakan pihaknya akan menyelenggarakan puncak peringatan Bulan Bung Karno di Makam Bung Karno di Kota Blitar
Bambang mengatakan penulisan sejarah berkaitan dengan subjektivitas. Namun, dia mempersilahkan Fadli untuk menggunakan caranya sendiri tetapi jangan merasa selalu benar.
KETUA DPP PDI Perjuangan Said Abdullah meminta pemerintah Indonesia mendesak Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menjatuhkan sanksi kepada Israel.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Stevano Rizki Adranacus mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo Subianto yang resmi menaikkan gaji hakim.
"PDI-P punya kecondongan untuk merapat atas nama relasi personal yang baik antara Ibu Mega dan Pak Prabowo, atas nama kondisi PDI-P yang sedang babak belur, PDIP ingin menjadi mitra strategis,"
Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Said Abdullah mengatakan pihaknya menyalurkan 403 ekor sapi pada Hari Raya Idul Adha tahun ini.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved