Headline
Gibran duga alih fungsi lahan picu tanah longsor di Cisarua.
Gibran duga alih fungsi lahan picu tanah longsor di Cisarua.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD buka suara soal wacana Pemilu 2024 yang akan menggunakan sistem proporsional terbuka dan tertutup. Sekadar diketahui, saat ini wacana perubahan sistem Pemilu 2024 tengah menjadi perbincangan hangat di beberapa kalangan.
Kendati demikan, Mahfud MD menilai apapun sistem Pemilu 2024 nanti, biarkan Mahkamah Konstitusi (MK) yang akan memutuskan, mengingat saat ini hal itu sedang diuji oleh MK. "Secara umum sistem pemilu di Indonesia sering berubah-ubah sejak 1955. Biarkan nanti MK yang memutuskan. Apalagi saat ini wacana itu sedang diuji materi oleh MK," kata Mahfud MD, dikutip Media Indonesia dari kanal YouTube HAS Creative, Jumat (2/6).
Menurut Mahfud MD, sistem tersebut merupakan teknis dalam Pemilu 2024. Mahfud MD mengatakan dirinya sudah berkoordinasi dengan KPU terkait sistem apapun yang dibutuhkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). "Sistem tertutup atau terbuka, atau setengah tertutup setengah terbuka, itu tidak akan mengganggu," ujarnya.
Baca juga: Feri Amsari: MK Perlu Diberi Pagar Khusus Melalui UU Hukum Acara MK
"Hanya menentukan model formulir. Kalau sistemnya tertutup, ini nomor 1, 2, 3, 4. Tinggal nyoblos partainya nomor 1 jadi. Kalau 1 partai dapat 5 berarti nomor urut. Hanya mengubah formulir," tambahnya.
Di sisi lain, meski dirinya dan pihak KPU siap terhadap apapun putusan MK terkait sistem Pemilu 2024, Mahfud MD menegaskan bahwa MK harus bijaksana dalam mempertimbangkan sistem tersebut. "Tentu saja MK harus arif (bijaksana) ya mempertimbangkan dengan matang. Jangan mentang-mentang KPU bisa dengan sistem apapu kemudian MK mengubah seenaknya. Mari kita tunggu putusan MK," tandasnya. (Z-2)
Sekjen Partai Golkar Muhammad Sarmuji mengatakan Adies Kadir yang kini menjadi calon Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengundurkan diri dari Partai Golkar.
Pemerintah juga telah menyiapkan tim ahli untuk memberikan penjelasan secara terbuka kepada publik maupun di hadapan MK terkait materi yang digugat.
Berlakunya Pasal 232 dan Pasal 233 KUHP justru menimbulkan rasa takut dan keraguan untuk menyampaikan aspirasi di ruang publik.
PADA peringatan hari lahir Partai Golongan Karya (Golkar) beberapa waktu lalu, Prabowo Subianto kembali mengemukakan pandangannya tentang sistem pemilihan kepala daerah (pilkada).
MK menegaskan bahwa wartawan tidak dapat langsung digugat secara perdata maupun pidana atas karya jurnalistiknya, sepanjang karya tersebut merupakan produk jurnalistik.
Penempatan anggota Polri aktif dalam jabatan sipil tetap harus merujuk pada UU Polri sebagai aturan yang bersifat khusus.
Sistem proporsional tertutup merupakan pilihan terbaik agar demokrasi tidak terjebak dalam politik populisme dan kapitalisasi suara.
Delia mengungkapkan Puskapol sejak 2014 mendorong sistem proposional terbuka karena mengusung semangat pemilih bisa diberikan pilihan untuk memilih caleg secara langsung.
Yakni 70 persen kursi diisi dengan sistem proporsional terbuka, dan 30 kursi diisi oleh daftar nama yang sejak awal telah disusun oleh partai politik (party-list).
DIREKTORAT Tindak Pidana Siber (Dirtipidsiber) Bareskrim Polri telah memeriksa 10 saksi dan 6 ahli dalam kasus kasus yang melibatkan pakar hukum Denny Indrayana.
POLRI akan melakukan pemanggilan terhadap Denny Indrayana terkait dugaan penyebaran hoaks terkait putusan sistem Pemilihan Umum (Pemilu).
KPU menegaskan pemilihan legislatif pada Pemilu 2024 akan tetap menggunakan sistem proporsional daftar terbuka seperti halnya Pemilu Legislatif atau Pileg 2019
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved