Headline
Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.
Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.
Presiden menargetkan Indonesia bebas dari kemiskinan pada 2045.
PARTAI NasDem mendesak Kejaksaan Agung untuk memblokir rekening perusahaan yang diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi penyediaan menara base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung 2, 3, 4 dan 5 BAKTI Kominfo. Hal itu guna mencegah uang haram yang diduga terkait korupsi lenyap.
"Kalau tidak diblokir, bisa saja karena hari ini belum tersangka, bisa membawa lari uangnya," kata Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali melalui keterangan tertulis, Sabtu, (27/5).
Tetapi, kata Ali, sebelum memblokir rekening perusahaan tersebut, Kejaksaan Agung harus menetapkan terlebih dahulu perusahaan mana saja yang diduga terlibat. Selain itu, Kejaksaan Agung didorong mendeteksi perusahaan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam dugaan kasus korupsi BTS.
Baca juga: NasDem Dorong Johnny G Plate Jadi Justice Collaborator
"Kita butuh pernyatan dari Kejaksaan untuk menegaskan bahwa perusahaan mana saja yang terlibat," ujar Ali.
Ali menuturkan dalam proyek BTS Bakti Kominfo ini, ada tiga perusahaan konsorsium yang diduga terlibat dalam perkara yang merugikan Rp8,2 triliun itu. Maka, kata dia, semua rekening tiga perusahaan konsorsium itu mestinya diblokir karena uangnya masuk ke perusahaan tersebut.
Ia menambahkan kasus tersebut sejatinya sederhana. Karena aliran dananya jelas dari Kementerian dan mentransfer ke rekening perusahaan masing-masing.
Baca juga: Mahfud MD: Aliran Dana Ke Parpol Gosip Politik
"Untuk menelusurinya gampang, kok. Siapa yang terima uang dan uang itu yang terima adalah perusahaan berdasarkan berita acaranya. Pastinya ketika terjadi permasalahan kerugian negara atau kelebihan bayar atau harga tak sesuai spek, maka perusahaan yang bertanggung jawab, karena yang menerima duit," ujar Ali.
(Z-9)
Menkum optimistis kebijakan tersebut mampu menekan praktik-praktik rasuah yang melibatkan para penegak hukum di lembaga peradilan Indonesia.
Survei Litbang Kompas dilakukan pada 7–13 April 2025 terhadap 1.200 responden dari 38 provinsi di Indonesia.
Permasalahan di Raja Ampat keburu melebar sebelum kajian KPK rampung.
Akibat perbuatan tersangka, berdasarkan hasil penyidikan kerugian negara lebih dari 20% dari dana hibah yang diterima
WAKTU pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah (pilkada) serentak masih dibahas di DPR
Pengawas misterius tersebut akan ditugaskan secara acak untuk mengawasi pengadilan umum, pengadilan agama, pengadilan tata usaha negara tugaskan hingga pengadilan militer.
Kenaikan gaji seharusnya dilihat sebagai pelaksanaan tugas negara dalam memenuhi hak keuangan para hakim dan tidak perlu dikaitkan dengan tujuan lain.
Adapun jumlah peserta yang akan dikukuhkan sebagai hakim sebanyak 1.451 orang.
Mahkamah Agung AS mendukung langkah Donald Trump menghentikan program parole kemanusiaan yang dibuat era Joe Biden.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved