Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
MENTERI Sosial (Mensos), Tri Rismaharini, telah memutasi staf Direktor Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial (Ditjen Linjamsos) ke luar daerah. Pasalnya staf tersebut diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial (bansos) beras untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) 2020.
"Saya butuh aman kan, itu bagi saya (memutasi) mengamankan saya gitu kan, saya gatau setelah mungkin itu dia insaf apa, tapi yang jelas bagi saya, saya butuh aman," ujar Risma dalam konferensi pers, Rabu, (24/5).
Namun, Risma tidak menjelaskan secara pasti jumlah pegawai yang dipindahkan ke luar Jakarta. Ia juga tak membeberkan daerah yang menjadi lokasi pemindahan pegawainya itu.
Baca juga: Mensos Sebut Pemeriksaan KPK Terkait Dugaan Korupsi Bansos Beras 2020
Selain itu, Risma menjelaskan alasanya tidak memberikan sanksi berupa pembebasan tugas kepada pegawai yang diduga melakukan rasuah. Sebab, belum ada putusan hukuman yang inkrah atau tetap.
"Saya kalau melakuakan itu (pembebasan tugas), karena saya bisa digugat ya kan Jadi mereka berhak gugat saya kalau itu tidak betul (dugaan korupsinya). Makanya itu ya sudah yang penting tidak megang yang (jabatan) stragis," jelasnya.
Lebih lanjut, Risma menjelaskan sanksi tegas itu diberikan ketika ia curiga dengan internalnya. Pasalnya, staf Ditjen Linjamsos itu tidak berwenang ikut campur dalam program penyaluran bansos beras untuk KPM PKH 2020.
Baca juga: Mensos Risma Bersyukur Kantornya Digeledah KPK
"Aku ingat (Direktorat Jenderal Pemerdayaan Sosial) Dayasos. Tapi kok kenapa ada orang Linjamsos kena? Saya bingung saya bingung administrasinya. Karena itu sebetulnya sudah nggak boleh," tuturnya.
Sebelumnya, Gedung Kemensos digeledah KPK pada Selasa, 23 Mei 2023. Staf Khusus Menteri Sosial Bidang Komunikasi Media Massa Don Rozano Sigit menjelaskan penggeledahan KPK itu terkait pekerjaan penyaluran bansos beras untuk KPM PKH 2020.
KPK Geledah Kantor Kemensos
Sementara itu, Risma membenarkan penyidik KPK telah menemuinya serta menjelaskan maksud dan tujuannya untuk melakukan penggeledahan pada Ditjen Dayasos. Direktorat itu diduga terkait dengan kasus tersebut.
"Kami menyambut dengan baik dan kami korporatif memenuhi permintaan-permintaan yang dilakukan oleh tim penyidik dari KPK," ujar Don ditemui di Jakarta, Selasa malam, 23 Mei 2023.
Penggeledahan ruang Sekretaris Direktorat Jendral Pemberdayaan Sosial dilakukan mulai pukul 10.00-18.00 WIB. Kedatangan penyidik KPK di lobi Kemensos bertepatan dengan waktu rapat dan briefing harian Mensos bersama jajarannya.
Kasus dugaan korupsi bansos beras untuk KPM PKH tahun 2020-2021 di Kemensos RI telah dilakukan penyidikan oleh KPK. Hasilnya, KPK menetapkan sejumlah tersangka, salah satunya mantan Direktur Utama BUMN Bhanda Ghara Reksa (BGR) Logistik Kuncoro Wibowo.
(Bob)
Gugatan sengketa hasil Pilkada Jawa Timur 2024 yang diajukan pasangan Tri Rismaharini-Zahrul Azhar Asumta tidak dapat dilanjutkan.
Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur nomor urut 3 Tri Rismaharini-Zahrul Azhar Asumta (Risma-Gus Hans) resmi menggugat hasil Pilkada Jatim 2024 ke Mahkamah Konstitusi.
Jika menang Pilgub Jatim 2024, Risma berjanji akan berkeliling ke berbagai wilayah kerja Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan (Bakorwil) Jatim.
Luluk seharusnya bisa menjadi pesaing ketat Khofifah dan Risma di Pilkada Jawa Timur.
ANALIS Komunikasi Politik Hendri Satrio (Hensat) mengatakan banyak kejutan saat debat pilkada Jatim salah satunya penampilan Luluk Nur Hamidah.
PASANGAN Calon Gubernur-Calon Wakil Gubernur Jawa Timur menyampaikan visi dan misinya sebagai pembukaan debat Pilkada Jawa Timur 2024 pada Jumat (18/10) malam ini.
Bupati Pati Sudewo yang mengembalikan uang dari kasus korupsi suap jalur kereta api sebesar Rp720 juta merupakan sikap kooperatif, namun tak menghapus tindak pidana korupsi.
Masalah dalam kasus korupsi ini adalah karena adanya pembagian kuota yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.
Eks ibu negara Korea Selatan, Kim Keon Hee, ditangkap atas tuduhan manipulasi saham dan korupsi.
Kerusakan lingkungan atas kasus korupsi juga disebut merugikan hak masyarakat adat di sejumlah wilayah. Salah satunya terjadi di wilayah Halmahera Timur, Maluku Utara.
KPK telah memeriksa mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Kamis (7/8).
Kasus ini dikabarkan membuat negara merugi hingga Rp1,8 triliun.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved