Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengaku bersyukur kantornya digeledah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (23/5). Peristiwa itu ia tegaskan bukan menjadi aib bagi kepimpinanya.
"Makanya teman-teman lihat nggak wajah saya, gak punya beban, karena dari awal saya omongan jangankan jadi Mensos yang urusin orang miskin, saya jadi Wali Kota Surabaya pun saya tidak pernah mau," ujar Risma saat konferensi pers di Gedung Kemensos, Jakarta Pusat, Rabu (24/5).
Risma juga menyebut peristiwa penggeledahan KPK ini menjadi pelajaran bagi jajaranya untuk menjauhi tindakan korupsi. Politikus PDI Perjuangan ini menegaskan tidak ada niat sedikitpun baginya untuk melakukan tindakan korupsi.
Baca juga: Permudah Bansos Sembako-PKH, Kantor Pos di Malang Layani Sabtu dan Minggu
"Kepikir aja tidak ada, apalagi saya menyakiti orang-orang miskin. Saya mau dapat neraka paling mana kalau saya menyakiti org miskin saya lakukan itu," jelasnya.
Selain itu, Risma mengaku tidak tahu menahu mengenai alasan KPK melakukan penggeledahan di kantornya. Ia justru kaget melihat kehadiran penyidik KPK.
"Jadi saya gak tau, kalau teman-teman (media) tekan tanya masalahnya dimana? Saya ga tau," bebernya.
Baca juga: DPR Minta Data Penerima Bantuan dari Kemensos Terus Diperbarui
Sebelumnya, sejumlah penyidik KPK menyambangi Kantor Kemensos. Mereka mencari barang bukti terkait dugaan korupsi penyaluran beras bantuan sosial (bansos) untuk keluarga penerima manfaat (KPM) dalam program keluarga harapan (PKH) pada 2020-2021.
"Benar, ada kegiatan dimaksud," kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Selasa (23/5).
Kasus ini sudah di tahap penyidikan. KPK menetapkan enam tersangka dalam perkara tersebut. Mereka sudah dicegah ke luar negeri selama enam bulan. KPK berharap para tersangka kooperatif selama proses hukum berjalan. (Z-1)
Kejaksaan Agung mengungkap modus korupsi ekspor CPO dengan dokumen palsu POME, melibatkan 11 tersangka dan merugikan negara Rp14 triliun.
KPK memeriksa Ketua Kadin Surakarta Ferry Septha Indrianto terkait dugaan suap proyek jalur kereta DJKA Kemenhub, untuk melengkapi berkas tersangka Sudewo.
Skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia 2025 merosot ke 34, menempatkan Indonesia di peringkat 109 dunia, akibat lemahnya pengawasan dan kebijakan permisif.
Kejaksaan Agung menetapkan 11 tersangka kasus korupsi ekspor CPO 2020–2024. Negara diperkirakan rugi Rp14,3 triliun akibat manipulasi klasifikasi produk untuk hindari aturan DMO.
Kejaksaan Agung menetapkan 11 tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi ekspor CPO dan produk turunannya, termasuk pejabat ASN yang menerima imbalan untuk meloloskan ekspor.
Kejaksaan Agung menetapkan 11 tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi ekspor CPO dan produk turunannya dengan estimasi kerugian negara mencapai Rp14 triliun.
Kemensos mengirimkan Tim Asesmen khusus ke Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), untuk memverifikasi status sosial ekonomi keluarga YBS.
Kementerian Sosial (Kemensos) mengirim Tim Asesmen ke Ngada, NTT, untuk mendalami kondisi keluarga YBS, anak SD yang bunuh diri beberapa waktu lalu.
Kemensos menonaktifkan 13,5 juta peserta BPJS Kesehatan dari segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) sepanjang 2025.
Peserta JKN yang dinonaktifkan tersebut bisa mengaktifkan kembali status kepesertaan JKN-nya jika yang bersangkutan memenuhi beberapa kriteria.
Persoalan keterbatasan kapasitas, terutama pada Sekolah Rakyat yang belum memiliki gedung sendiri dan masih memanfaatkan sentra atau balai milik Kementerian Sosial.
Abidin mendorong adanya koordinasi cepat antara Kementerian Sosial dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk mempercepat pembangunan fisik sekolah di tingkat kabupaten.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved