Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
PERNYATAAN Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh yang terbuka dan mendukung proses hukum termasuk pengusutan aliran uang dugaan korupsi BTS, merupakan sikap yang patut diteladani oleh partai dan politisi lain.
Pernyataan ini disampaikan pakar TPPU Yenti Ganarsih saat dihubungi, Kamis (18/5).
“Saya sangat apresiasi sikap kepada ketua partai NasDem Surya Paloh yang menyiratkan bagaimana pun bergolak tapi sebagai ketua partai bahkan sudah menjadi negarawan, dia mempersilahkan proses hukum berjalan dan terbuka, kalau ada uang masuk ke partai dia pun mempersilahkan,” ujarnya, Kamis (18/5).
Baca juga: Surya Paloh Ungkap Alasan Tak Pecat Johnny G Plate dari Jabatan Sekjen NasDem
Sikap tersebut patut diteladani oleh semua politisi yang mau secara terbuka menyatakan sikap menentang praktik korupsi. Publik seharusnya disuguhkan dengan sikap dan pernyataan tegas para elit politik memerangi korupsi juga tidak menghalangi proses hukum.
Sikap Surya juga disebut mampu meneduhkan kemarahan publik yang saat itu ditampilkan kasus korupsi yang menjerat kadernya.
Baca juga: Ini Isi Obrolan Surya Paloh dan Anies Pasca Penahanan Johnny G Plate
“Itu harus jadi teladan. Dia menolak dan perang terhadap korupsi dan komitmen dia anti korupsi yang ternyata ada anggota partainya yang korupsi. Saya ingin hal ini dicontoh oleh politisi lain bagaimana terbuka menyatakan sikap perang terhadap korupsi. Dan publik disuguhkan komitmen anti korupsi, tidak menghalangi proses hukum bahkan memersilahkan untuk mengusut secara tuntas,” tukasnya.
Sebelumnya, Kejagung menetapkan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny Plate sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan infrastruktur base transceiver station (BTS). Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Kuntadi dalam jumpa pers di gedung Kejagung Jakarta, menyatakan pihaknya akan terus mengusut aliran uang dari kasus korupsi yang merugikan negara sekitar Rp 8 triliun.
"Terkait dengan aliran dana dan sebagainya, saat ini masih kita dalami," katanya.
Pada kesempatan itu, Kuntadi belum bisa menjelaskan tentang berapa jumlah dana korupsi yang mengalir ke Johnny Plate. Pihaknya masih terus melakukan penelusuran dan publik diminta bersabar. "Kita masih melakukan pengumpulan alat bukti yang lain. Kalau nanti ketemu, pasti kami sampaikan," ujarnya. (Z-10)
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem, Saan Mustopa menilai munculnya wacana dukungan terhadap Presiden Prabowo Subianto untuk kembali maju pada Pilpres 2029 hal yang wajar.
PARTAI NasDem menanggapi santai langkah PAN yang mendukung Presiden Prabowo Subianto dan Zulkifli Hasan sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) pada Pilpres 2029 mendatang.
Pengurus DPC yang dilantik merupakan representasi dari desa dan kelurahan di kecamatan.
ANGGOTA DPR RI Fraksi Partai NasDem Willy Aditya, menegaskan bahwa literasi dan kemampuan berpikir kritis merupakan fondasi utama dalam membangun ekosistem demokrasi yang sehat.
ANGGOTA Komisi VI DPR dari Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya menilai, peringatan keras Presiden Prabowo atas kondisi tata kelola dan usaha BUMN ke belakang sebagai refleksi kegusaran.
MENJELANG Ramadan, kegelisahan sering muncul tanpa sebab yang jelas. Ada rindu yang tertahan, ada takut yang samar, dan ada rasa bersalah yang lama bersembunyi di dasar hati.
Kejaksaan Agung menetapkan 11 tersangka kasus korupsi ekspor CPO 2020–2024. Negara diperkirakan rugi Rp14,3 triliun akibat manipulasi klasifikasi produk untuk hindari aturan DMO.
Kejaksaan Agung menetapkan 11 tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi ekspor CPO dan produk turunannya, termasuk pejabat ASN yang menerima imbalan untuk meloloskan ekspor.
Kejaksaan Agung menetapkan 11 tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi ekspor CPO dan produk turunannya dengan estimasi kerugian negara mencapai Rp14 triliun.
KPK mengungkap hasil pemeriksaan saksi dalam kasus dugaan suap proyek Lampung Tengah dengan mendalami aliran uang dan sumber penghasilan Bupati nonaktif Ardito Wijaya.
KPK menyatakan tidak mempermasalahkan batalnya Jamdatun Kejagung Narendra Jatna bersaksi dalam sidang ekstradisi buronan Paulus Tannos di Singapura karena sudah ada afidavit.
KPK menyebut PT Blueray bertindak sebagai importir dari banyak perusahaan dan kini mendalami peran afiliasi serta modus suap dalam kasus dugaan korupsi importasi di Bea Cukai.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved