Headline
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Masalah kesehatan mental dan obesitas berpengaruh terhadap kerja pelayanan.
PERNYATAAN Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh yang terbuka dan mendukung proses hukum termasuk pengusutan aliran uang dugaan korupsi BTS, merupakan sikap yang patut diteladani oleh partai dan politisi lain.
Pernyataan ini disampaikan pakar TPPU Yenti Ganarsih saat dihubungi, Kamis (18/5).
“Saya sangat apresiasi sikap kepada ketua partai NasDem Surya Paloh yang menyiratkan bagaimana pun bergolak tapi sebagai ketua partai bahkan sudah menjadi negarawan, dia mempersilahkan proses hukum berjalan dan terbuka, kalau ada uang masuk ke partai dia pun mempersilahkan,” ujarnya, Kamis (18/5).
Baca juga: Surya Paloh Ungkap Alasan Tak Pecat Johnny G Plate dari Jabatan Sekjen NasDem
Sikap tersebut patut diteladani oleh semua politisi yang mau secara terbuka menyatakan sikap menentang praktik korupsi. Publik seharusnya disuguhkan dengan sikap dan pernyataan tegas para elit politik memerangi korupsi juga tidak menghalangi proses hukum.
Sikap Surya juga disebut mampu meneduhkan kemarahan publik yang saat itu ditampilkan kasus korupsi yang menjerat kadernya.
Baca juga: Ini Isi Obrolan Surya Paloh dan Anies Pasca Penahanan Johnny G Plate
“Itu harus jadi teladan. Dia menolak dan perang terhadap korupsi dan komitmen dia anti korupsi yang ternyata ada anggota partainya yang korupsi. Saya ingin hal ini dicontoh oleh politisi lain bagaimana terbuka menyatakan sikap perang terhadap korupsi. Dan publik disuguhkan komitmen anti korupsi, tidak menghalangi proses hukum bahkan memersilahkan untuk mengusut secara tuntas,” tukasnya.
Sebelumnya, Kejagung menetapkan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny Plate sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan infrastruktur base transceiver station (BTS). Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Kuntadi dalam jumpa pers di gedung Kejagung Jakarta, menyatakan pihaknya akan terus mengusut aliran uang dari kasus korupsi yang merugikan negara sekitar Rp 8 triliun.
"Terkait dengan aliran dana dan sebagainya, saat ini masih kita dalami," katanya.
Pada kesempatan itu, Kuntadi belum bisa menjelaskan tentang berapa jumlah dana korupsi yang mengalir ke Johnny Plate. Pihaknya masih terus melakukan penelusuran dan publik diminta bersabar. "Kita masih melakukan pengumpulan alat bukti yang lain. Kalau nanti ketemu, pasti kami sampaikan," ujarnya. (Z-10)
Partai Nasdem berkomitmen mendukung pemerataan akses pendidikan yang berkualitas di Karawang, salah satunya melalui penyaluran program PIP.
Cak Imin mengusulkan agar gubernur dipilih oleh pemerintah pusat dan bupati dipilih oleh rakyat melalui DPRD. Menurut Rifqinizamy, usulan Cak Imin tersebut berpotensi inkonstitusional
WAKIL Ketua DPR RI Fraksi Partai NasDem Saan Mustopa mendorong Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka segera mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN)
Harus dipastikan ide tersebut apakah optimal atau tidak bagi IKN, pihaknya menunggu keputusan Presiden Prabowo Subianto.
Partai NasDem meminta ada keputusan yang cepat oleh Presiden agar IKN segera kita putuskan sebagai Ibu Kota Negara melalui Keppres
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh merayakan hari ulang tahunnya ke-74 di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Rabu (23/7).
Penelusuran tersebut dilakukan dengan menggali informasi melalui keluarga Topan Obaja Putra Ginting.
Kejagung resmi menyelidiki dugaan pengoplosan dan penyimpangan harga jual beras yang dinilai mengarah pada tindak pidana korupsi
Akibat perbuatan DG terdapat potensi kerugian negara mencapai Rp8,4 miliar.
Dana pencairan kredit untuk Sritex, yang seharusnya digunakan untuk modal kerja justru dipakai untuk membayar utang perusahaan.
Kejaksaan Agung menyebut kerugian negara akibat kasus pemberian kredit terhadap PT Sri Rejeki Isman (Sritex) dan entitas anak usaha oleh tiga bank daerah mencapai lebih dari Rp1 triliun.
Di satu sisi, wamen adalah pembantu meteri yang seharusnya bekerja menjalankan roda pemerintahan. Di sisi lainnya, komisaris BUMN bertugas mengawasi kebijakan direksi BUMN.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved