Headline
Indonesia akan alihkan sebagian impor minyak mentah ke AS.
Indonesia akan alihkan sebagian impor minyak mentah ke AS.
Kumpulan Berita DPR RI
Rencana perombakan kabinet atau reshuffle setelah Menteri Komunikasi dan Informatika Johny F Plate menjadi tersangka diyakini akan terjadi. Hal ini disampaikan anggota Wakil Ketua Komisi III DPR Sahroni yang mengatakan jika posisi menteri NasDem digan maka hal itu merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo.
“Ya legowo tidak papa, itu hak prerogatif presiden. Dari kemarin juga bapak, saya, ketum, itu menyampaikan kalau ada reshuffle tidak apa-apa tidak ada masalah,” ujarnya saat ditemui di DPR, Rabu (17/5)
Menurutnya NasDem akan mengikuti proses dan taat terhadap hukum. Tersandungnya Sekjen NasDem tersebut dalam kasus dugaan korupsi pengadaan BTS ini kemungkinan akan berpengaruh terhadap proses persiapan pemilu 2024.
Baca juga: Surya Paloh Hormati Proses Hukum Menkominfo Johnny G Plate
“Pasti. Tapi, kita berupaya yang terbaik dalam koridor yang tepat, mudah-mudahan badai berlalu dengan cepat,” ucapnya.
Di sisi lain NasDem kemungkinan akan memberikan bantuan hukum kepada Johny. Hal serupa juga pernah dilakukan kepada mantan kader partai NasDem yang juga pernah terjerat kasus hukum.
“Seperti biasa ya waktu zaman Sekjen Pak Rio juga sama kita tetap lakukan sesuatu yang memang menurut kita akan bantu, kita bantu,” tukasnya.
Baca juga: NasDem Harap Pertemuan Surya Paloh dan Jokowi Segera Terealisasi
Hormati Proses Hukum
Sementara itu, Ketua Umum (Ketum) Partai NasDem, Surya Paloh menghormati penetapan tersangka terhadap Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Johnny G Plate. Johnny resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi penyediaan menara base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung 2, 3, 4 dan 5 BAKTI Kominfo.
"Dengan kondisi ini ketua umum pasti menyikapi dengan hal yang sama, semua taat pada hukum," kata Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, (17/5).
Ketua Bidang Media dan Komunikasi Publik DPP Partai NasDem, Charles Meikyansah, mengatakan penetapan tersangka itu sidang dibicarakan di internal. Penetapan tersangka itu menjadi keprihatinan bagi NasDem. Baca juga: Johnny G Plate Resmi Tersangka Kasus BTS Kominfo
"Yang jelas kita ada sisi keprihatinan ya terhadap apa yang disampaikan Kejagung. Kita maka mencermati. Kemudian langkah-langkah apa yang kita lakukan kita sampaikan ke teman-teman pers," ucap Charles.
(Z-9)
Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menyebut Presiden Prabowo Subianto menegaskan kembali komitmen politik luar negeri bebas dan aktif di tengah eskalasi konflik timur tengah
Presiden Prabowo Subianto mengundang SBY, Jokowi, Jusuf Kalla, hingga ketum parpol ke Istana Merdeka malam ini. Simak agenda dan daftar tokoh yang hadir.
Ketua Umum NasDem Surya Paloh menghadiri buka puasa bersama Presiden Prabowo di Istana Merdeka. Pertemuan ini turut dihadiri Jokowi, SBY, hingga Jusuf Kalla.
Acara Buka Puasa Bersama di Kantor DPP NasDem di Jakarta dihadiri Surya Paloh, Puan Maharani, Sufmi Dasco, Jusuf Kalla, dan Anies Baswedan.
Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menghadiri acara buka puasa bersama DPP NasDem
Surya Paloh menekankan pentingnya menjaga dan memperkuat silaturahmi bagu seluruh elemen bangsa. Hal tersebut disampaikannya dalam acara Buka Puasa Bersama Partai NasDem
Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI memastikan tidak terdapat pelanggaran prosedur dalam penetapan kembali Ahmad Sahroni sebagai pimpinan Komisi III DPR.
WAKIL Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal menyebut keputusan Ahmad Sahroni kembali menjadi Wakil Ketua Komisi III DPR RI sudah sesuai mekanisme yang ada.
POLITIKUS Partai Nasdem Ahmad Sahroni kembali menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI.
Komisi Pencari Fakta mengungkap adanya massa suruhan terorganisir di balik penjarahan rumah anggota DPR dan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam kerusuhan Agustus 2025.
Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni mengingatkan agar proses pemulihan pascabencana di sejumlah wilayah Sumatra tidak dibarengi dengan narasi yang berpotensi memecah belah.
MKD DPR RI memutuskan menonaktifkan Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio sebagai anggota DPR RI selama 4 bulan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved