Headline
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh mengaku sudah mengantongi lima nama kandidat bakal calon wakil presiden (cawapres) Anies Baswedan. Namun, Surya Paloh belum mau mengungkap kelima sosok itu.
"Boleh, sudah tahu (lima kandidat itu), baik," kata Surya Paloh di Wisma Nusantara, Jakarta Pusat, Jumat (5/5).
Surya Paloh enggan mengungkap kisi-kisi kelima sosok itu, apakah dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) atau di luar poros tersebut. Namun, kata dia, terpenting masih ada beberapa nama cawapres yang ideal untuk mendampingi Anies.
Baca juga: Tak Diundang Jokowi, Surya Paloh Nilai NasDem Tidak Dianggap Koalisi
"Sepanjang masih ada cawapres masih bagus itu, yang paling sedih kan kalau sudah tidak ada lagi nominasi," kelakar Surya Paloh.
Sebelumnya, Ketua DPP Partai NasDem Sugeng Suparwoto menyebut sejumlah nama bakal cawapres Anies Baswedan semakin mengerucut. Nama-nama tersebut sudah diketahui oleh Anies.
Baca juga Posisi Elektabilitas Anies Baswedan Tak Jadi Masalah Bagi Surya Paloh
Namun, Sugeng menekankan pihaknya belum dapat membeberkan nama-nama tersebut. Sebab, hal ini merupakan bagian dari strategi kemenangan.
"Kita juga menunggu kandidat lain siapa, sehingga kita ada pertimbangan kalau menunjuk salah satu (nama)," ujar Sugeng.
Elektabilitas Anies Baswedan
Surya Paloh mengaku tak mempersalahkan elektabilitas bakal calon presiden (capres) Anies Baswedan. Pasalnya, elektabilitas Anies sering berada di urutan ketiga pada sejumlah hasil jajak pendapat lembaga survei.
"Tidak apa-apa, upayakan saja supaya jangan jadi urutan keempat," kata Surya Paloh.
Surya Paloh menekankan elektabilitas figur kerap berubah-ubah. Tergantung pada situasi dan kondisi dari figur yang jadi objek survei tersebut.
"Kan biasa kan? Artinya sebuah sirkulasi itu akan berjalan dan bergerak terus. Siapa yang memastikan kandidat yang pada waktu 3-4 bulan lalu ranking pertama, dia tetap berada pada ranking pertama? Toh akhirnya tidak," ujar Surya Paloh.
Surya Paloh mengatakan Anies juga pernah berada di posisi puncak elektabilitas. Ia meyakini Anies akan kembali pada posisi teratas.
"Anies pernah di posisi itu, Anies pernah ranking kedua, sekarang ranking ketiga. Itu memungkinkan kesempatan juga, Anies berada di posisi teratas, tapi semua tergantung situasi dan keadaan ke depan," ucap Surya Paloh.
Sebelumnya, Surya Paloh juga bertemu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marinves) Luhut Binsar Pandjaitan di Wisma Nusantara.
Luhut mengaku pertemuan tersebut membicarakan saran figur bakal calon wakil presiden (cawapres) Anies Baswedan.
"Ya pak Surya tanya (figur cawapres Anies), saya jawab," kata Luhut. (Z-10)
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung mengungkap alasan menunjuk juru bicara eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai komisaris di BUMD PT Jakpro.
MANTAN Gubernur Jakarta, Anies Baswedan menemui mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong di Rutan Cipinang pada Jumat (1/8).
MANTAN gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menyoroti masih lemahnya meritokrasi, pengisian jabatan masih dilakukan berdasarkan kedekatan atau koneksi bukan kompetensi
Tom Lembong dituntut pidana penjara selama 7 tahun dan denda Rp750 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka akan diganti (subsider) dengan pidana kurungan selama 6 bulan.
Dia menuturkan Presiden Prabowo selama hampir sembilan bulan masa jabatannya telah hadir dalam sejumlah forum penting internasional.
Anies Baswedan, eks Wakapolri Komjen (Purn) Oegroseno serta dua eks pimpinan KPK Laode M Syarif dan Saut Situmorang, Refly Harun hadir di sidang pleidoi Tom Lembong
Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka sudah berjalan baik.
Gunjingan banyak orang bahwa NasDem adalah partai pragmatis, lagi medioker, sebenarnya dilandasi dua alasan mendasar.
Presiden Prabowo Subianto bisa fokus pada program strategis nasional yang dihajatkan langsung kepada kebutuhan dasar rakyat.
Partai NasDem mendesak dialog konstitusional untuk menyikapi pemisahan pemilu nasional-lokal. DPR dan Pemerintah didesak untuk tidak lagi membenturkan putusan MK dengan UUD.
KETUA Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya merespons polemik hak royalti untuk pemutaran lagu di ruang publik. Ia meminta semua pihak mengedepankan falsafah Pancasila dan tidak saling serang.
REVISI Undang-Undang PPMI harus mempertimbangkan perlindungan menyeluruh yang responsif gender dan prinsip-prinsip HAM bagi para pekerja migran Indonesia (PMI).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved