Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh memahami kondisi partanya yang tak diundang dalam pertemuan para Ketum partai politik (parpol) koalisi pemerintah. Ia menilai NasDem dianggap sudah tidak sejalan dengan keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Saya bisa pahami itu pasti Pak Jokowi menempatkan positioning beliau barangkali sebagai pemimpin koalisi partai-partai pemerintahan ya dan beliau tidak menganggap lagi NasDem ini di dalam koalisi pemerintahan, untuk sementara," kata Surya Paloh di Wisma Nusantara, Jakarta Pusat, Jumat (5/5).
Surya Paloh menganggap santai soal pertemuan dengan Kepala Negara itu. Namun, NasDem tetap berkomitmen mengawal pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin sampai akhir masa jabatan.
Baca juga: Tak Undang NasDem ke Istana, Jokowi : Sudah Punya Koalisi Sendiri
“Tetap berkomitmen dukung,” tegas Surya Paloh.
Sebelumnya, Pengamat politik dan akademis Universitas Al Azhar Ujang Komarudin menjelaskan hal tersebut terlihat dari tidak diundangnya NasDem oleh Jokowi ke acara silaturahmi Lebaran bersama partai politik (parpol) pendukung pemerintah.
Baca juga: Jokowi Mulai Abaikan NasDem, Pengamat : Sikap Jokowi Sedikit Aneh
“Ya saya melihatnya NasDem sudah tidak dianggap lagi. NasDem sudah bukan menjadi koalisi pemerintahan Jokowi lagi karena tidak diundang itu pernyataan yang keras dan tegas dari Jokowi walaupun NasDem masih mengisi kursi kabinet di pemerintahan Jokowi," ujar Ujang.
Tidak diundangnya NasDem oleh Jokowi mempertegas keretakan hubungan antara Jokowi dengan NasDem. Ujang menilai hal tersebut disebabkan lantara pilihan politik NasDem yang mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) 2024.
“Belum lagi pernyataan Jokowi bahwa NasDem bukan bagian dari koalisi menandakan bahwa NasDem sudah tidak dianggap lagi dalam pemerintahan Jokowi,” jelasnya.
Menurut Ujang, kalau alasannya berkoalisi baru dengan PKS dan Demokrat, partai lain juga sudah berkoalisi. Artinya Golkar dengan PAN sudah berkoalisi, lalu ada juga Gerindra dan PKB sudah berkoalisi.
“Mungkin tidak diundang karena NasDem sudah tidak satu barisan lagi dengan kelompok Jokowi. Artinya NasDem berkoalisi dengan pihak oposisi yaitu Demokrat dan PKS. Selain itu juga mengusung Anies yang tidak disukai rezim saat ini,” ujarnya.
Ujang menilai sikap Jokowi tersebut sedikit aneh. Sebagai kepala negara tidak semestinya Presiden membangun sekat antara pendukung dan oposisi.
Apalagi NasDem merupakan salah satu partai yang sudah sangat dekat dan loyal mendukung Jokowi sejak 2014.
“Mestinya merangkul bukan memukul, mestinya bersatu bukan berseteru. Jokowi harusnya membebaskan saja NasDem untuk mendukung siapapun. Tapi itulah politik ketika beda kepentingan, beda dukungan,” tandasnya. (Z-10)
Kasus Hasto justru menjadi bagian dari pembelajaran politik.
Diyakini ketua umum PSI di masa mendatang tidak jauh dari keluarga Jokowi.
WAKIL Ketua Umum PSI, Andy Budiman mengatakan Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep dapat kembali mendaftarkan diri sebagai bakal calon ketua umum
ORMAS pendiri Partai Golkar, Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), akan melaksanakan musyawarah besar (Mubes) pada 29-31 Agustus 2025 di Jakarta.
Selain itu kegiatan ini diikuti juga oleh peserta disabilitas tuna netra yang sangat antusias, menunjukan Tidar adalah organisasi yang inklusif untuk semua kalangan anak muda.
AHY mengungkapkan dalam pertemuan tersebut, para Ketua DPD ingin dirinya kembali maju sebagai Ketua Umum Partai Demokrat untuk periode 2025-2030.
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi membagikan momen bersama Presiden Prabowo Subianto, Presiden ke-6 RI Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY), hingga Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh
Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka sudah berjalan baik.
Surya Paloh mengungkapkan bahwa tren dominasi generasi muda dalam politik sudah mulai terlihat dari hasil Pilkada serentak baru-baru ini.
Dalam arahannya, Paloh menyoroti pentingnya mempersiapkan dominasi generasi muda pada Pemilu 2029.
KPK siap hadir jika diundang untuk memberikan penjelasan terkait istilah OTT.
Pidato Surya Paloh di Rakernas NasDem jadi peringatan keras bagi partai politik soal pentingnya oposisi dan etika dalam berebut kekuasaan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved