Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
Partai NasDem tak diundang dalam pertemuan para ketua umum (ketum) partai politik (parpol) dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Rencananya para ketum parpol bertemu di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, (2/5).
"Yang jelas sampai saat ini tidak ada undangan ke Ketua Umum Partai NasDem Pak Surya Paloh atau sekjen dan lain-lain," kata Ketua Bidang Media dan Komunikasi Publik DPP Partai NasDem, Charles Meikyansah, di Jakarta,, Selasa, (2/5).
Charles menekankan NasDem menghormati tak diundangnya ke istana. Bila diundang pun pada kesempatan lain, NasDem selalu hadir.
Baca juga : NasDem Tidak Terima Undangan Silahturahmi Lebaran di Istana Malam Ini
"Yang jelas kalau kami diundang, biasanya kami dengan baik akan hadir. Tapi kalau kami juga tidak diundang, kami menghormati atas ketidak diundangnya tersebut," ujar Charles.
Ia juga menegaskan perihal tak diundangnya pertemuan dengan Kepala Negara tak menyurutkan dukungan NasDem di pemerintahan. NasDem mendukung seluruh program pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin sampai akhir masa jabatan.
Baca juga : Jokowi Dinilai Kebablasan Bahas Capres di Istana
"Kalau dalam pemerintahan tidak ada yang pernah berubah dari NasDem, mendukung pemerintahan Pak Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin sampai selesai masa jabatannya," tegas Charles.
Presiden Jokowi mengumpulkan para ketum parpol malam ini. Pertemuan itu terkait dengan silaturahmi lebaran.
"Berkaitan dengan rencana pertemuan silaturahmi lebaran ketua umum partai politik hari ini di Istana Merdeka bersama Presiden Jokowi, Ketua Umum PAN Bang Zulkifli Hasan Insyaallah akan menghadiri acara tersebut," kata juru bicara PAN Viva Yoga. (MGN/Z-8)
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
PERNYATAAN Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi mengenai wacana revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau revisi UU KPK menuai kritik dan terkesan cuci tangan oleh ICW
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Abdullah mengaku tidak sepakat dengan pernyataan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi soal revisi UU KPK
Jokowi diminta jangan sekadar mencari muka menyetujui pengembalian Undang-Undang No.19/2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi atau UU KPK Lama.
Sikap aktif Seskab Teddy di media sosial merupakan bentuk strategi komunikasi yang bertujuan melindungi otoritas tertinggi negara.
Hal itu disampaikan Prasetyo menanggapi pertanyaan terkait sikap Presiden Prabowo Subianto atas situasi tersebut, di Sentul, Bogor, Senin (2/2).
Ia menjelaskan, perubahan tata ruang yang tidak terkendali turut memengaruhi daya tampung air di wilayah Jabodetabek.
Menurutnya, optimalisasi belanja pemerintah menjadi salah satu instrumen penting untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.
Koordinasi dilakukan bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
Tak selang lama, mobil dinas Brian dengan nomor polisi RI 25-7 tiba menyusul pada pukul 20.32 WIB.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved