Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Koordinator Politik Hukum dan Ham (Menko Polhukam) Mahfud MD bertemu dengan Romo Paschalis, seorang aktivis pelindung pekerja migran yang menjadi korban sindikat perdagangan orang.
Hal itu diunggah langsung oleh mantan Ketua MK tersebut di akun sosial medianya.
Mahfud mengaku, setibanya di Bandara Hang Nadim, Batam, dia langsung mendatangi shelter St Theresia yang dinaungi Romo Paschalis.
Baca juga: Mahfud dan Sri Mulyani Dikonfirmasi akan Hadiri Rapat DPR Bahas Polemik Rp349 Triliun
“Hari ini, saya berkunjung ke Batam untuk serangkaian kegiatan. Tiba di Bandara Hang Nadim, saya langsung menuju Shelter St Theresia yang menampung para pekerja migran yang menjadi korban sindikat perdagangan orang,” ungkap Mahfud dalam unggahannya, Rabu (5/4).
Kedatangan Mahfud itu disebut untuk memberi dukungan moral sekaligus berdiskusi dengan Romo Paschal mengenai praktik perdagangan orang dan pekerja ilegal imigran.
“Saya datang untuk memberikan dorongan moral bagi Romo sekaligus berdiskusi dengannya untuk mengatasi praktik perdagangan orang dan penempatan ilegal pekerja migran kita. Saya juga berdialog dengan sejumlah pekerja yg ditampung di shelter yang dikelola Romo ini. Saya mendapat banyak informasi terkait masalah ini yg mesti didalami lebih lanjut,” kata Mahfud.
Baca juga: Mahfud Diharap Tidak Tunggangi Skandal Rp349 Triliun untuk Berpolitik
Menurut Mahfud, Tindakan Pidana Perdagangan Orang (TPPO) melibatkan banyak pihak dan jaringan yang saling bekerja sama.
“Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) ini adalah tindakan yang sangat keji bagi kemanusiaan, dan pemerintah sudah mempunyai Undang-undang tentang ini. Info sementara dugaan tindak pidana ini melibatkan banyak jaringan dan banyak pihak,” tegasnya.
Dalam unggahannya, Mahfud juga sempat menyinggung mengenai perkara yang menimpa Romo Paschal setelah dia diadukan pimpinan BIN Kepulauan Riau.
“Saya bertemu dan berdialog dengan Romo Paschalis, aktivis sosial yang melakukan pelayanan dan advokasi bagi para pekerja migran. Karena kegiatan kemanusiaan itu, Romo Paschal sempat dilaporkan ke pihak keamanan. Kemenko Polhukam memberikan atensi dan kasusnya kini sudah dihentikan oleh Kepolisian,” tutur Mahfud.
Sebelumnya, Wakil Kepala BIN Daerah Kepulauan RIau Bambang Panji Prianggodo melaporkan Romo Paschalis lantaran aduan Romo mengenai pekerja migran ilegal.
Dalam laporannya kepada Polda Kepulauan Riau, tertanggal 17 Januari 2023, Panji mengungkapkan bahwa Romo Paschal telah menyebarkan berita bohong.
Pada saat itu, sejumlah kelompok masyarakat, ikut mengadukan praktik pekerja migran ilegal kepada Romo Paschal, yang dilaporkan dibekingi langsung oleh Wakil Kepala BIN Kepri, Bambang Panji. Aduan masyarakat itu, dilanjutkan oleh laporan Romo Paschal kepada 12 instansi terkait.
Setelah menerima banyak atensi dari pihak terkait, Bambang Panji akhirnya mencabut laporan mengenai Romo Paschalis pada Sabtu (18/3). (Z-1)
Mahfud mengatakan posisi Polri saat ini merupakan hasil reformasi 1998.
Mahfud menyebut, dalam praktiknya Kompolnas kerap bertindak layaknya juru bicara Polri dan hanya menjalankan tugas secara formalitas.
Menurut Mahfud, dalam beberapa waktu terakhir, DPR cenderung menunjuk calon hakim konstitusi secara internal tanpa proses seleksi terbuka.
Kegagalan di masyarakat jauh lebih fatal dibanding kegagalan akademik.
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menanggapi kasus dugaan korupsi kuota haji yang menjerat mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
Restorative justice hanya dapat ditempuh jika ada kesepakatan antara kedua belah pihak, yakni pelaku dan korban, tanpa adanya unsur paksaan.
Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mendesak pemerintah segera mengevakuasi WNI kru kapal yang terkatung hampir setahun di lepas pantai Afrika tanpa kepastian upah dan nasib.
Setelah kepulangan korban, Pemkab Tasikmalaya juga melakukan pendampingan hingga pemulihan korban.
Sepanjang tahun 2025, Kepolisian Daerah Papua mencatat 104 aksi kekerasan yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), dengan korban 94 orang meninggal dunia.
POLRI menyebutkan modus TPPO yang melibatkan korban WNI di Kamboja. Menurut Polri WNI korban TPPO itu dijadikan pekerjaan operator komputer.
Para korban sudah mulai kehabisan bekal untuk bertahan hidup. Mereka masih terus menunggu respon dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kamboja.
Perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia di luar negeri menjadi isu mendesak di tengah tingginya kerentanan terhadap eksploitasi HAM.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved