Headline
Pemerintah belum memastikan reshuffle Noel.
MENTERI Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD diharap tidak memanfaatkan skandal transaksi mencurigakan sebesar Rp349 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk menarik suara politik. Borok instansi dinilai bukan barang gadaian untuk menarik simpati publik.
"Jangan menggadaikan, apalagi mengorbankan institusi tertentu untuk kapitalisasi dukungan politik untuk agenda di 2024," kata Direktur Eksekutif Center for Research on Ethic Economy and Democracy (CREED) Yoseph Billie Dosiwoda melalui keterangan tertulisnya yang diteirma di Jakarta, Rabu (5/4).
Yoseph menilai sah bagi Mahfud untuk memiliki rencana politik dalam pesta demokrasi pada 2024. Namun, agenda itu diharap tidak mengorbankan instansi lain.
Baca juga : PSI Dorong DPR Bentuk Pansus Transaksi Janggal Rp349 Triliun
"Karena Kementerian Keuangan sudah cukup cedera digempur berbagai isu miring dari kehebohan transaksi Rp349 triliun ini," ucap Yoseph.
Baca juga : Pengamat: Perang Argumen Mahfud-Sri Mulyani Harus Diselesaikan
Dia meminta Mahfud untuk berhenti membesarkan skandal transaksi janggal itu. Menurutnya, Menkopolhukam lebih baik mendiskusikannya dengan penegak hukum ketimbang berkoar di muka publik.
"Bila memang ada kaitan dengan kasus entah itu korupsi atau TPPU (tindak pidana pencucian uang) baru diteruskan ke APH (aparat penegak hukum) sebagai proses hukum," ujar Yoseph. (Z-8)
Kemenkeu menegaskan bahwa potongan video yang menarasikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut guru sebagai “beban negara” adalah hoaks.
Dana sebesar Rp28 triliun tersertap dari lelang delapan seri Surat Utang Negara (SUN) pada 22 April 2025.
KOMISI XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui efisiensi anggaran yang diajukan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp8,99 triliun.
Qohar mengatakan Isa yang ketika itu menjabat sebagai Kabiro Bapepam LK bersama terpidana kasus Jiwasraya membahas pemasaran produk Saving Plan.
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) membatalkan beasiswa Ministerial Scholarship 2025. Itu menyusul adanya kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah.
Kementerian Keuangan secara resmi merilis Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 131 Tahun 2024 yang mengatur ketentuan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12%.
KPK sudah berkali-kali menanyakan pengembangan kasus pencucian uang Setnov di Bareskrim. Saat ini, eks Ketua DPR itu sudah menghirup udara bebas usai mendapatkan kebebasan bersyarat.
MANTAN Kepala PPATK Yunus Husein menegaskan bank wajib memberikan informasi kerahasiaan nasabah jika diminta oleh aparat penegak hukum.
MANTAN pejabat Mahkamah Agung (MA) yang terjerat dalam kasus permufakatan jahat terkait suap pengurusan perkara, Zarof Ricar, masih berpotensi dipidana penjara selama 20 tahun.
PKS mendorong aparat penegak hukum untuk tidak berhenti pada vonis Zarof, melainkan menelusuri aliran dana dalam dugaan tindak pidana pencucian uang
Windy Idol diperiksa penyidik KPK terkait dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di lingkungan Mahkamah Agung. (MA)
Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung perlu menerapkan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam penyidikan kasus dugaan korupsi Sritex
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved