Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
MENTERI Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengakui ada indikasi penyelewengan tunjangan kinerja (tukin) di kementeriannya. Arifin mengonfirmasi temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tengah mengusut kasus korupsi pemotongan tukin tahun 2020-2022.
Masih dalam proses kita tunggu aja. Tunggu hasil daripada pemeriksaannya. Semuanya kita harus tunggu lah," ujar Arifin pada media di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (28/3).
Ia mengungkapkan bahwa temuan KPK itu berawal dari aduan masyarakat dan kini tengah dalam pemeriksaan.
Baca juga: Keterlibatan Kemenkeu Dalam Dugaan Korupsi Tunjangan Kinerja di Kementerian ESDM Diselusuri
Merespon kasus ini, Arifin berjanji akan melakukan pengawasan lebih dalam termasuk membenahi prosedur yang ada. Kementerian ESDM, sambungnya, masih menunggu hasil pemeriksaan KPK untuk melihat hal-hal yang perlu diperbaiki. Meski demikian, Arifin membenarkan adanya keterlibatan sejumlah oknum di Kementerian ESDM dalam kasus dugaan korupsi itu. "Indikasi kurang lebih ya beberapa orang lah," ucapnya.
Arifin juga tidak menampik dugaan salah seorang direktur jenderal (dirjen) di Kementerian ESDM ikut terlibat. Namun ia enggan menyebut spesifik direktur jenderal yang dimaksud.
Baca juga:Pengamat: KPK Jangan Berhenti Di Kasus Tukin Ditjen Minerba ESDM
"Iya baru satu. Kan udah disebut," tutur Arifin.
Lembaga antirasuah menggeledah kantor Kementerian ESDM pada Senin (27/3). Menurut keterangan yang disampaikan Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri pada media, kasus yang tengah disidik KPK terkait pemotongan tunjangan kinerja aparatur sipil negara (ASN) di Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM. KPK juga belum memaparkan besaran uang yang diduga diselewengkan. (Z-10)
Transformasi industri pertambangan menjadi isu krusial dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memutuskan tarif listrik PT PLN, pada triwulan III atau periode Juli-September Tahun 2025 tidak naik.
Dua perusahaan memperoleh izin dari pemerintah pusat dan tiga perusahaan lainnya memperoleh izin dari pemerintah daerah atau bupati Raja Ampat.
Dirjen Minerba Kementerian ESDM Tri Winarno juga turut meninjau langsung aktivitas tambang nikel di Pulau Gag, Raja Ampat dan menyebut tidak ada masalah.
Kerja sama ini mencakup sejumlah inisiatif strategis, di antaranya pelatihan dan sertifikasi kompetensi di bidang transisi energi berkelanjutan
MENTERI Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan tambang.
WAKIL Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej menepis adanya upaya pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Revisi UU KUHAP
Banyak niat jahat yang disepakati hakim terjadi, berdasarkan uraian vonis yang dibacakan.
KPK sebelumnya menerima lima laporan atas dugaan korupsi penentuan kuota haji. Salah satunya menyasarkan eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
Pengadilan berwenang menentukan nasib barang dan uang yang sudah disita terkait kasus ini.
Hakim menilai perintangan penyidikan tidak terbukti karena KPK menuduh perbuatan Hasto dilakukan pada saat penyelidikan.
Politikus PDIP Guntur Romli merespons vonis 3,5 tahun penjara yang dijatuhkan kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved