Mahfud MD Siap Berikan Keterangan Transaksi Janggal Rp349 Triliun ke DPR

Kasus Amsal Sitepu, DPR Desak Sanksi Tegas bagi Jaksa yang Langgar Aturan

Anggota Komisi III DPR RI Safaruddin mendesak penjatuhan sanksi tegas terhadap oknum jaksa yang terbukti menyimpang dalam penanganan perkara videografer Amsal Christy Sitepu.

Legislator: Pengesahan RUU Masyarakat Adat Adalah Hutang Konstitusi yang Harus Dibayar

Anggota Komisi III DPR I Nyoman Parta mendesak pengesahan RUU Masyarakat Adat sebagai penunaian janji Republik. 

DPR RI Apresiasi Rampungnya Pembangunan Asrama Haji Indramayu

Keberadaan asrama haji diharapkan menjadi reformasi dalam peningkatan pelayanan penyelenggaraan ibadah haji

Kasus Campak Meningkat, Legislator Minta Penguatan Anggaran Pencegahan

Anggota Komisi IX DPR RI Vita Ervina mendesak penambahan anggaran imunisasi menyusul meningkatnya KLB Campak pada awal 2026

Legislator Desak Pemerintah Terbitkan Inpres Percepatan Transportasi Publik

Anggota DPR RI Irine Yusiana mendesak pemerintah menerbitkan Inpres transportasi publik. Data MTI menunjukkan hanya 8% daerah yang alokasikan anggaran.

Prajurit Indonesia Gugur dalam Misi UNIFIL, DPR Tuntut Investigasi Asal Serangan

DPR RI mendesak investigasi menyeluruh atas gugurnya prajurit TNI dalam serangan misil di markas pasukan penjaga perdamaian PBB (UNIFIL) di Libanon

Sebagai Negara Berdaulat, Semestinya Indonesia Berempati kepada Iran

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan periode 2019-2024, Mahfud MD berpendapat, posisi Indonesia semestinya berempati terhadap Iran. 

Mahfud MD Ungkap Sejarah Polri Dipisahkan dari Kementerian Hankam

Mahfud mengatakan posisi Polri saat ini merupakan hasil reformasi 1998.

Mahfud MD: Pengawasan Eksternal Polri Lemah, Kompolnas Perlu Kewenangan Eksekutorial

Mahfud menyebut, dalam praktiknya Kompolnas kerap bertindak layaknya juru bicara Polri dan hanya menjalankan tugas secara formalitas.

Mahfud MD: Pergantian Hakim MK Usulan DPR yang Mendadak Sah Secara Hukum, Dipertanyakan secara Etika

Menurut Mahfud, dalam beberapa waktu terakhir, DPR cenderung menunjuk calon hakim konstitusi secara internal tanpa proses seleksi terbuka.

Oesman Sapta: Mahasiswa Harus Berpikir Tajam dan Tempa Diri dengan Pengalaman

Kegagalan di masyarakat jauh lebih fatal dibanding kegagalan akademik.

Dugaan Korupsi Kuota Haji Gus Yaqut, Begini Penjelasan Mahfud MD

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menanggapi kasus dugaan korupsi kuota haji yang menjerat mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

MBG: Menjaga Kepercayaan Publik

Sisi Gelap Campak

Strategi Perang Sun Tzu dalam Krisis Hormuz

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia