PB PMII Desak DPR Buat Pansus Skandal Kemenkeu

DPR diminta segera membuat panitia khusus (pansus) skandal di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Desakan itu dilontarkan Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) melalui bidang Politik, Hukum dan HAM.

"PB PMII mendesak DPR RI segera membentuk Pansus dalam menyelesaikan skandal di Kemenkeu yang tengah ramai diperbincangan publik belakangan ini," jelas Hasnu Wakil Sekretaris Jenderal PB PMII Bidang Politik, Hukum dan HAM, Rabu (22/3). 

Desakan itu, kata Hasnu, menguji keseriusan DPR menyelesaikan skandal tindak pidana pencucian uang (TPPU). Jika tidak ada pansus, maka publik bisa menduga anggota DPR bagian dari skandal TPPU tersebut. 

Baca juga: Kepala PPATK Tepis Tudingan Komisi III DPR soal Motif Politik

PB PMII juga menegaskan, jelas Hasnu, rapat pada Rabu (29/3) dilakukan secara terbuka. "PB PMII mendesak DPR bahwa semua yang berkaitan dengan isu publik tidak boleh ada rapat tertutup. Sebab, rapat tertutup akan melahirkan spekulasi-spekulasi baru di tengah lembaga DPR  defisit kinerja," ujar Hasnu. 

Pantauan PB PMII, Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR RI dan  Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Rabu (22/3), menurunkan derajat kepercayaan publik terhadap kedua lembaga.  Pasalnya tidak ada kemajuan dalam penyelesaian skandal yang berasal dari Laporan Hasil Analisis (LHA) PPATK itu. 

Baca juga: DPR Harap PPATK Terbuka Soal Aliran Uang Rp349 Triliun di Kemenkeu

"Perdebatan antara Komisi III DPR RI dan PPATK pada RDP, baru sebatas meminta penjelasan dan klarifikasi terkait adanya TTPU di Kemenkeu," kata Hasnu. 

Padahal, lanjut Hasnu, publik menanti langkah maju dalam penyelesaikan skandal di Kemenkeu tersebut, misalkan, berapa kerugian negara, siapa-siapa yang terlibat dalam kejahatan besar tersebut, bagaimana tindaklanjut penyelesaiannya, bagaimana pola kejahatan yang dilakukan, dan siapa saja yang akan bertanggungjawab. 

Tidak hanya membuat pansus, PB PMII juga meminta DPR memanggil Menkopolhukam Mahfud MD agar memberikan pertanggungjawaban dan klarifikasi terkait skandal Rp300 T di Kemenkeu. 

"Mendesak DPR RI segera memanggil Kemenkeu RI agar menyampaikan kepada DPR RI terkait sejumlah skandal pada kementerian yang dipimpinya," tegas Hasnu. (Z-3)