Headline
Pemerintah tetapkan 1 Ramadan pada Kamis, 19 Februari 2026.
Kumpulan Berita DPR RI
Presiden Joko Widodo meminta masyarakat Papua turut mengawasi anggaran yang ditujukan untuk pembangunan di daerah masing-masing.
Pengawasan wajib dilakukan mengingat anggaran yang digelontorkan untuk Bumi Cendrawasih sangat. Sejak 2014 hingga 2022, dana ,pemerintah mulai dari pusat, provinsi hingga kabupaten/kota, yang digunakan untuk memajukan Papua mencapai Rp1.036 triliun.
“Ini hati-hati. Uang ini, uang yang sangat besar sekali. Oleh sebab itu, saya minta kepada masyarakat di tanah Papua tolong ini diawasi, dikawal, diamati terus. Jangan sampai belok kemana-mana, nanti tidak akan jadi barang. Hati-hati mengenai ini," ujar Jokowi saat meresmikan Papua Youth Creative Hub di Jayapura, Papua, Selasa (21/3).
Baca juga: Warga Keerom Papua Minta Pemerintah Berikan Fasilitas Pascapanen
Kepala Negara menekankan pentingnya membangun Papua dan menjadikannya wilayah yang maju. Saat ini, pemerintah tidak lagi berorientasi Jawasentris. Pembangunan dilakukan secara merata dari
Saat ini, jalan Trans Papua sudah terbangun sepanjang 3.462 kilometer (km).
Baca juga: Presiden Minta TNI Polri Kawal Pembangunan Papua
"Jalan di perbatasan 1.098 km juga telah dibangun. Jembatan Youtefa 1,3 km ada di Jayapura. Bandara Domine Eduard Osok di Sorong (Papua Barat), kita perbaiki terminalnya. Bandara di Wamena kita bangun, Jayawijaya," tutur mantan wali kota Surakarta itu.
Selain itu, ada juga pos lintas batas negara yang kini berdiri megah di tiga lokasi yaitu di Skouw, Kota Jayapura, di Sota, Merauke, dan Yetetkun di Boven Digoel. (Z-11)
MICHAEL Sinaga, wartawan Sentana, membuka sejumlah kejanggalan yang ditemui di lapangan terkait persoalan ijazah Jokowi.
Terdapat kejanggalan dalam penelusuran arsip ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ditemukan di Universitas Gadjah Mada (UGM) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
PERNYATAAN Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi mengenai wacana revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau revisi UU KPK menuai kritik dan terkesan cuci tangan oleh ICW
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Abdullah mengaku tidak sepakat dengan pernyataan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi soal revisi UU KPK
Jokowi diminta jangan sekadar mencari muka menyetujui pengembalian Undang-Undang No.19/2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi atau UU KPK Lama.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved