Headline
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
Anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan menekankan bahwa polemik antara Mahfud MD, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Sri Mulyani harus segera disudahi. Pernyataan Mahfud MD terkait dugaan aliaran uang sebesar Rp300 triliun di lingkungan Kemenkeu harus dijelaskan secara terang benderang.
"Saya menyayangkan negara jadi lelucon karena polemik ini. Saya masih memercayai Pak Mahfud MD. Beliau pasti pasti punya alasan dan fakta yang itu harus diungkapkan di ruang publik melalui forum konstitusional," ujar Arteria Ketika dihubungi, Senin (20/3).
Komisi III telah memanggil Menko Polhukam Mahfud MD dan PPATK untuk dimintai penjelasan. Rapat akan dilaksanakan Selasa (21/3).
Baca juga: Komisi III Panggil Mahfud MD untuk Jelaskan Transaksi Mencurigakan Kemenkeu
Arteria mengatakan undangan DPR terhadap Mahfud dan PPATK bukan untuk menegasikan citra kementerian lain. Dua pihak itu memang wajib dating dan memberi keterangan yang jelas terkait temuan yang diuangkap sebelumnya.
"Sebab ada ketidakpercayaan publik yang butuh waktu lama untuk pulih," ucap anggota Fraksi PDI Perjuangan itu.
Baca juga: Mahfud Siap Bahas dengan DPR Dugaan TPPU Rp300 Triliun di Kemenkeu
Adapun, Anggota Komisi III DPR Fraksi Demokrat Didik Mukrianto mengungkapkan pihaknya harus mendengarkan penjelasan terkait kepastian transaksi Rp300 triliun di Kemenkeu guna mengetahui apakah ada potensi tindak pidana di dalamnya.
“Baik tindak pidana pajak, korupsi, tindak pidana keuangan atau tindak pidana pencucian uang. Kami akan melakukan konfirmasi dan validasi atas informasi yang disampaikan baik oleh Menkopolhukam dan juga PPATK yang terkesan simpang siur kebenarannya di publik," ucapnya. (Z-11)
Dua aduan yang masuk ke KPK terkait laporan dari PPATK tidak berkaitan dengan politik uang dalam pemilu.
PPATK menyebut laporan penerimaan dana untuk para bendahara parpol itu didapatkan dari IFTI terhadap 100 orang yang terdapat dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilu.
"Setiap laporan pengaduan yang masuk ke KPK memiliki prosedur operasional baku. Termasuk soal LHA yangg dikirim PPATK. Sekarang masih dalam telaah Direktorat PLPM."
Anggota Komisi II DPR RI Aminurokhman menyoroti soal laporan dari PPATK yang menemukan adanya dugaan transaksi mencurigakan jelang Pemilu 2024.
Rahmat Bagja mengungkap pihaknya menerima lebih dari satu surat dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang berkaitan dengan aliran dana kampanye.
KPU dan Bawaslu didorong mengambil langkah progresif mengusut transaksi mencurigakan hasil temuan PPATK.
PPATK menegaskan bahwa pihaknya akan terus melakukan pemberhentian sementara transaksi rekening terkait pemblokiran rekening dormant.
Bank Syariah Indonesia menilai PPATK memblokir rekening dormant, bertujuan untuk memperkuat upaya pencegahan penyalahgunaan rekening dalam tindak pidana keuangan.
DIREKTUR Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menyoroto persoalan kebijakan-kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang menyusahkan masyarakat.
Namun begitu sebelum memutuskan kebijakan harus dikaji betul untung ruginya untuk rakyat.
Jika ada laporan transaksi keuangan mencurigakan, PPATK harusnya bekerja sama dengan dan melaporkan kepada aparat hukum.
Bank Mandiri menyatakan dukungan terhadap langkah-langkah yang diambil Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) soal rekening dormant.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved