Headline
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Masalah kesehatan mental dan obesitas berpengaruh terhadap kerja pelayanan.
KETUA Umum (Ketum) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin dinilai akan mendapat pukulan telak soal isu duet Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Cak Imin sempat bereaksi bahwa koalisi PKB dan Gerindra bisa bubar, bila Prabowo menggandeng Ganjar pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
"Wacana koalisi besar Prabowo dan Ganjar yang dimunculkan oleh Jokowi dalam acara panen raya di Kebumen pekan lalu, menjadi pukulan telak bagi Ketum PKB Muhaimin Iskandar," kata Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic), A Khoirul Umam, melalui keterangan tertulis, Sabtu (18/3).
Diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak Prabowo dan Ganjar berswafoto saat meninjau panen raya padi di Desa Lajer, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, Kamis (9/3).
Baca juga: PDIP Berperan Penting, Ganjar Masih Tokcer
Menurut Umam, skema Prabowo dan Ganjar yang diasumsikan didukung PDI Perjuangan (PDIP) dan Gerindra, secara tidak langsung akan kembali menegasikan kontribusi partai Islam. Secara tidak langsung, gabungan PDIP-Gerindra meneguhkan dominasi kekuatan politik nasionalis dan memaksa partai-partai Islam menjadi sekadar penggembira dalam koalisi politik pencapresan.
"Dalam konteks yang lebih spesifik, suara pemilih Nahdliyin hanya dijadikan sebagai rebutan saja, sedangkan mesin politik Nahdliyin seolah tidak diberikan peran memadai dalam ruang kompetisi kepemimpinan nasional," ujar Umam.
Baca juga: PDIP Akan Melebur dengan KIB Jika Ganjar Dicapreskan
"Ikhtiar PKB untuk maju dalam kontestasi Pilpres juga tengah dibayang-bayangi oleh tekanan serupa, yang akan memaksa PKB untuk 'tunduk pada perintah kekuasaan'."
Sikap Gerindra, kata Umam, terlihat bermain dua kaki atau double standard. Meski sudah membangun kesepakatan dengan PKB, belum ingin finalisasi skema capres-cawapres bersama Cak Imin.
"Di sisi lain (Gerindra) semakin agresif melakukan penjajakan komunikasi dengan partai-partai lain untuk membuka peluang koalisi yang lebih besar," kata Umam.
Umam mengatakan jika pola relasi itu dipertahankan, maka PKB bakal dirugikan. Sebab, politik standar ganda Gerindra bisa membuka kunci koalisi dengan PDIP. "Maka PKB akan kena 'prank' sekaligus di-faith accompli atau dipaksa untuk menerima keadaan," jelas Umam.
Sebelumnya, Cak Imin mengatakan Gerindra-PKB merupakan koalisi yang sejauh ini cukup solid. Namun bila Prabowo memilih Ganjar sebagai cawapres di Pilpres 2024, tentu saja Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) akan bubar.
"Ya berarti koalisinya bubar dong (bila Prabowo pilih Ganjar). Partai apa yang mengusung (Prabowo Ganjar)? Yang mengusung partai apa? Sampai sekarang belum ada partai yang mengusung," ujarnya usai bertemu Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra di Kantor DPP PKB, Jakarta, Kamis (16/3).
Dasco mempersilahkan partai politik (parpol) untuk menyampaikan sikapnya masing-masing. Keputusan tentang pemilihan kepala daerah itu akan diambil bersama-sama dengan seluruh partai.
Miko menyebut ada catatan penting dalam ketersediaan infrastruktur dasar dan jaminan layanan publik yang berkualitas bagi pekerja di IKN.
Golkar merespons usulan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin tentang pilkada tak langsung seperti gubernur ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat.
Harus dipastikan ide tersebut apakah optimal atau tidak bagi IKN, pihaknya menunggu keputusan Presiden Prabowo Subianto.
Saat ini semua negara tengah melakukan negosiasi alot dengan Amerika Serikat. Semata-mata demi mendapatkan penurunan tarif impor.
KETUA Komisi XIII DPR dari Fraksi Partai NasDem Willy Aditya optimistis Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat bisa disahkan di era pemerintahan Prabowo Subianto.
Mengenai usulan Pilkada tak langsung, Sekjen Partai Golkar menilai bahwa keterlibatan representasi masyarakat daerah harus tetap ada.
Tom Lembong divonis hukuman penjara selama 4,5 tahun serta denda sebesar Rp750 juta
Masyarakat Miskin Tercoret dari PBI JKN Bisa Ajukan Reaktivas
Cak Imin menyatakan 100 Sekolah Rakyat rintisan yang memanfaatkan aset bangunan milik negara telah siap beroperasi dan diresmikan Presiden Prabowo Subianto.
Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyatakan sebanyak 100 Sekolah Rakyat akan mulai beroperasi penuh pada awal Agustus 2025.
Pemerintahakan mencabut pemberian bantuan sosial (bansos) bagi para penerima manfaat yang terbukti menggunakannya untuk bermain judi online (judol).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved