Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum (Ketum) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin dinilai akan mendapat pukulan telak soal isu duet Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Cak Imin sempat bereaksi bahwa koalisi PKB dan Gerindra bisa bubar, bila Prabowo menggandeng Ganjar pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
"Wacana koalisi besar Prabowo dan Ganjar yang dimunculkan oleh Jokowi dalam acara panen raya di Kebumen pekan lalu, menjadi pukulan telak bagi Ketum PKB Muhaimin Iskandar," kata Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic), A Khoirul Umam, melalui keterangan tertulis, Sabtu (18/3).
Diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak Prabowo dan Ganjar berswafoto saat meninjau panen raya padi di Desa Lajer, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, Kamis (9/3).
Baca juga: PDIP Berperan Penting, Ganjar Masih Tokcer
Menurut Umam, skema Prabowo dan Ganjar yang diasumsikan didukung PDI Perjuangan (PDIP) dan Gerindra, secara tidak langsung akan kembali menegasikan kontribusi partai Islam. Secara tidak langsung, gabungan PDIP-Gerindra meneguhkan dominasi kekuatan politik nasionalis dan memaksa partai-partai Islam menjadi sekadar penggembira dalam koalisi politik pencapresan.
"Dalam konteks yang lebih spesifik, suara pemilih Nahdliyin hanya dijadikan sebagai rebutan saja, sedangkan mesin politik Nahdliyin seolah tidak diberikan peran memadai dalam ruang kompetisi kepemimpinan nasional," ujar Umam.
Baca juga: PDIP Akan Melebur dengan KIB Jika Ganjar Dicapreskan
"Ikhtiar PKB untuk maju dalam kontestasi Pilpres juga tengah dibayang-bayangi oleh tekanan serupa, yang akan memaksa PKB untuk 'tunduk pada perintah kekuasaan'."
Sikap Gerindra, kata Umam, terlihat bermain dua kaki atau double standard. Meski sudah membangun kesepakatan dengan PKB, belum ingin finalisasi skema capres-cawapres bersama Cak Imin.
"Di sisi lain (Gerindra) semakin agresif melakukan penjajakan komunikasi dengan partai-partai lain untuk membuka peluang koalisi yang lebih besar," kata Umam.
Umam mengatakan jika pola relasi itu dipertahankan, maka PKB bakal dirugikan. Sebab, politik standar ganda Gerindra bisa membuka kunci koalisi dengan PDIP. "Maka PKB akan kena 'prank' sekaligus di-faith accompli atau dipaksa untuk menerima keadaan," jelas Umam.
Sebelumnya, Cak Imin mengatakan Gerindra-PKB merupakan koalisi yang sejauh ini cukup solid. Namun bila Prabowo memilih Ganjar sebagai cawapres di Pilpres 2024, tentu saja Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) akan bubar.
"Ya berarti koalisinya bubar dong (bila Prabowo pilih Ganjar). Partai apa yang mengusung (Prabowo Ganjar)? Yang mengusung partai apa? Sampai sekarang belum ada partai yang mengusung," ujarnya usai bertemu Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra di Kantor DPP PKB, Jakarta, Kamis (16/3).
KETUA DPP PKB Daniel Johan, menilai usulan pemilihan kepala daerah atau pilkada tak langsung lewat DPRD menjadikan demokrasi lebih efektif dan menekan biaya politik.
Muhaimin Iskandar langsung menepis anggapan bahwa pernyataan Presiden tersebut merupakan sinyal kekhawatiran terhadap manuver politik PKB.
Presiden Prabowo Subianto berseloroh bahwa koalisi partainya harus mengawasi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Muhaimin Iskandar menilai mekanisme demokrasi yang saat ini berjalan di Indonesia banyak yang tidak efektif dan justru tidak produktif bagi kemajuan daerah.
DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Bandung memastikan akan memberikan bantuan hukum kepada Wakil Wali Kota Bandung Erwin yang telah ditetapkan sebagai tersangka.
Cucun menegaskan pihaknya enggan terlibat dalam urusan internal PBNU.
Kepercayaan masyarakat terhadap gerakan filantropi harus bersinergi dan dimanfaatkan untuk bersama-sama mewujudkan kemakmuran masyarakat
Budi mengatakan KPK menduga Hery Sudarmanto yang merupakan tersangka kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan rencana penggunaan TKA (RPTKA), menerima uang hasil dugaan pemerasan sejak 2010.
Cak Imin menegaskan bahwa fase pemulihan pasca tanggap darurat harus dimulai dengan langkah-langkah pemberdayaan yang terintegrasi.
Muhaimin Iskandar langsung menepis anggapan bahwa pernyataan Presiden tersebut merupakan sinyal kekhawatiran terhadap manuver politik PKB.
Kemenko PM kembali memfasilitasi kepulangan puluhan warga Jawa Tengah (Jateng), Banten, dan Jawa Barat tenaga kerja penderes getah pinus yang terdampak bencana Aceh ke daerah asalnya.
Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar menegaskan keseriusan pemerintah dalam menyiapkan sumber daya manusia Indonesia yang terampil.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved