Headline
Penghapusan tunggakan iuran perlu direalisasikan lebih dahulu sambil menimbang kondisi ekonomi.
Penghapusan tunggakan iuran perlu direalisasikan lebih dahulu sambil menimbang kondisi ekonomi.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum (Ketum) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin dinilai akan mendapat pukulan telak soal isu duet Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Cak Imin sempat bereaksi bahwa koalisi PKB dan Gerindra bisa bubar, bila Prabowo menggandeng Ganjar pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
"Wacana koalisi besar Prabowo dan Ganjar yang dimunculkan oleh Jokowi dalam acara panen raya di Kebumen pekan lalu, menjadi pukulan telak bagi Ketum PKB Muhaimin Iskandar," kata Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic), A Khoirul Umam, melalui keterangan tertulis, Sabtu (18/3).
Diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak Prabowo dan Ganjar berswafoto saat meninjau panen raya padi di Desa Lajer, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, Kamis (9/3).
Baca juga: PDIP Berperan Penting, Ganjar Masih Tokcer
Menurut Umam, skema Prabowo dan Ganjar yang diasumsikan didukung PDI Perjuangan (PDIP) dan Gerindra, secara tidak langsung akan kembali menegasikan kontribusi partai Islam. Secara tidak langsung, gabungan PDIP-Gerindra meneguhkan dominasi kekuatan politik nasionalis dan memaksa partai-partai Islam menjadi sekadar penggembira dalam koalisi politik pencapresan.
"Dalam konteks yang lebih spesifik, suara pemilih Nahdliyin hanya dijadikan sebagai rebutan saja, sedangkan mesin politik Nahdliyin seolah tidak diberikan peran memadai dalam ruang kompetisi kepemimpinan nasional," ujar Umam.
Baca juga: PDIP Akan Melebur dengan KIB Jika Ganjar Dicapreskan
"Ikhtiar PKB untuk maju dalam kontestasi Pilpres juga tengah dibayang-bayangi oleh tekanan serupa, yang akan memaksa PKB untuk 'tunduk pada perintah kekuasaan'."
Sikap Gerindra, kata Umam, terlihat bermain dua kaki atau double standard. Meski sudah membangun kesepakatan dengan PKB, belum ingin finalisasi skema capres-cawapres bersama Cak Imin.
"Di sisi lain (Gerindra) semakin agresif melakukan penjajakan komunikasi dengan partai-partai lain untuk membuka peluang koalisi yang lebih besar," kata Umam.
Umam mengatakan jika pola relasi itu dipertahankan, maka PKB bakal dirugikan. Sebab, politik standar ganda Gerindra bisa membuka kunci koalisi dengan PDIP. "Maka PKB akan kena 'prank' sekaligus di-faith accompli atau dipaksa untuk menerima keadaan," jelas Umam.
Sebelumnya, Cak Imin mengatakan Gerindra-PKB merupakan koalisi yang sejauh ini cukup solid. Namun bila Prabowo memilih Ganjar sebagai cawapres di Pilpres 2024, tentu saja Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) akan bubar.
"Ya berarti koalisinya bubar dong (bila Prabowo pilih Ganjar). Partai apa yang mengusung (Prabowo Ganjar)? Yang mengusung partai apa? Sampai sekarang belum ada partai yang mengusung," ujarnya usai bertemu Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra di Kantor DPP PKB, Jakarta, Kamis (16/3).
PKB menyebut arah kebijakan tersebut sebagai penerapan ekonomi konstitusi yang berpijak pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
PKB mendukung langkah-langkah diplomasi Presiden Prabowo Subianto, termasuk keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP).
Menurut Muhaimin, kepemimpinan Prabowo tidak hanya relevan untuk satu periode, tetapi juga memiliki potensi keberlanjutan.
Menurutnya, seorang tokoh agama memikul tanggung jawab moral yang besar untuk menjadi teladan bagi umat, bukan justru terlibat dalam tindakan kekerasan.
Isu utama menuju Pemilu 2029 bukanlah sekadar penghapusan PT
Hanif diharap memenuhi panggilan. Keterangan eks Menteri itu dibutuhkan untuk mendalami aliran uang terkait kasus Hery.
MENKO PM Muhaimin Iskandar memastikan sebanyak 106 ribu peserta data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) yang merupakan pasien katastropik sudah aktif kembali.
MENTERI Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar menegaskan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam pemutakhiran data PBI JKN.
PKB menyebut arah kebijakan tersebut sebagai penerapan ekonomi konstitusi yang berpijak pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
Pemerintah menaruh perhatian serius terhadap kasus anak yang mengakhiri hidupnya akibat persoalan yang dinilai sepele namun berujung tragis.
PKB mendukung langkah-langkah diplomasi Presiden Prabowo Subianto, termasuk keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP).
Menurut Muhaimin, kepemimpinan Prabowo tidak hanya relevan untuk satu periode, tetapi juga memiliki potensi keberlanjutan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved