Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
MENTERI Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, membeberkan transaksi tidak wajar bukan hanya di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Hal ini terkait dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Rp300 triliun di Kemenkeu.
“Saya ingin menegakkan UU TPPU, menurut saya di berbagai institusi/instansi hampir setiap proyek ada TPPU-nya,” kata Mahfud setelah bertemu Menteri Keuangan, Sri Mulyani, di Gedung Kemenkeu, Sabtu, 11 Maret 2023.
Mahfud mengeklaim memiliki banyak data tentang pencucian uang di kementerian maupun instansi lain. Dia mencontohkan pembelian proyek secara tidak resmi, melalui perusahaan cangkang.
Baca juga : Sri Mulyani Jamin Investigasi Harta Tak Wajar Milik 69 Pegawai Kemenkeu Selesai dalam Sepekan
"Istrinya bikin ini, bikin itu yang tidak jelas juga siapa pelanggannya, uangnya bertumpuk di situ," ungkap Mahfud
Di sisi lain, dia mengatakan pengusutan TPPU bukan lah kewajiban menteri. Aparat Penegak Hukum (APH) yang seharusnya bertugas mengusut hal tersebut.
“Saya ingatkan kalau sekarang datanya sudah banyak. Kalau memang menteri tidak sanggup makanya ada APH. Nanti kita kerjain ini,” kata Mahfud.
Baca juga : 200 Hasil Analisis PPATK Ungkap Transaksi Mencurigakan Rp300 Triliun
Adapun soal transaksi janggal Rp300 triliun di lingkungan Kemenkeu, dirinya dan Sri Mulyani akan berkoordinasi untuk menangani permasalahan tersebut. Hal itu terkait upaya pemberantasan korupsi.
“Ini kerja sama saya dan Sri Mulyani terutama dalam pemberantasan korupsi yang selama ini kami lakukan,” kata Mahfud.
Sejarah mestinya ditulis oleh para ilmuwan, bukan oleh pemerintah, agar tidak mudah dimanipulasi sesuai kepentingan kekuasaan.
Mahfud tidak pernah mengomentari langsung perkara ijazah palsu yang kini tengah ditangani oleh MT di Pengadilan Negeri Surakarta.
Presiden Prabowo dapat melakukan tindakan darurat dengan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu)
Mahfud MD mengapresiasi langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam menindak kasus korupsi di tubuh Pertamina.
MANTAN Menkopolhukam Mahfud Md menegaskan, langkah berani Kejaksaan Agung membongkar korupsi tata kelola minyak mentah di Pertamina telah mendapat restu Presiden Prabowo Subianto.
Salah satu materi RUU Kejaksaan yang menjadi sorotan, dijelaskan Mahfud, yakni perlunya izin Jaksa Agung sebelum memeriksa jaksa yang diduga terlibat dalam kasus tindak pidana.
PEMERINTAH memastikan tekanan global imbas perang Ira-Israel masih dapat dimitgasi. Gejolak yang terjadi pada perekonomian masih dalam batas aman dan belum mengkhawatirkan.
KEPUTUSAN pemerintah membatalkan penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) tahun ini menuai kekecewaan dari sejumlah pihak
Kementerian Keuangan resmi menerbitkan PMK 34/2025 untuk menyederhanakan aturan barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut.
Beban yang dibebankan, terutama untuk menaikkan rasio pajak kepada Dirjen Pajak yang baru itu bisa dikerjakan.
Subholding PT Pelindo Terminal Petikemas (SPTP) memberikan kontribusi melalui setoran kewajiban kepada negara sepanjang tahun 2024 sebesar Rp1,94 triliun.
PRESIDEN RI Prabowo Subianto akan mengumumkan skema baru penyaluran tunjangan guru Aparatur Sipil Negara (ASN) Daerah, yakni penyaluran tunjangan guru ASN Daerah
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved