Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, membeberkan transaksi tidak wajar bukan hanya di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Hal ini terkait dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Rp300 triliun di Kemenkeu.
“Saya ingin menegakkan UU TPPU, menurut saya di berbagai institusi/instansi hampir setiap proyek ada TPPU-nya,” kata Mahfud setelah bertemu Menteri Keuangan, Sri Mulyani, di Gedung Kemenkeu, Sabtu, 11 Maret 2023.
Mahfud mengeklaim memiliki banyak data tentang pencucian uang di kementerian maupun instansi lain. Dia mencontohkan pembelian proyek secara tidak resmi, melalui perusahaan cangkang.
Baca juga : Sri Mulyani Jamin Investigasi Harta Tak Wajar Milik 69 Pegawai Kemenkeu Selesai dalam Sepekan
"Istrinya bikin ini, bikin itu yang tidak jelas juga siapa pelanggannya, uangnya bertumpuk di situ," ungkap Mahfud
Di sisi lain, dia mengatakan pengusutan TPPU bukan lah kewajiban menteri. Aparat Penegak Hukum (APH) yang seharusnya bertugas mengusut hal tersebut.
“Saya ingatkan kalau sekarang datanya sudah banyak. Kalau memang menteri tidak sanggup makanya ada APH. Nanti kita kerjain ini,” kata Mahfud.
Baca juga : 200 Hasil Analisis PPATK Ungkap Transaksi Mencurigakan Rp300 Triliun
Adapun soal transaksi janggal Rp300 triliun di lingkungan Kemenkeu, dirinya dan Sri Mulyani akan berkoordinasi untuk menangani permasalahan tersebut. Hal itu terkait upaya pemberantasan korupsi.
“Ini kerja sama saya dan Sri Mulyani terutama dalam pemberantasan korupsi yang selama ini kami lakukan,” kata Mahfud.
Mahfud mengatakan posisi Polri saat ini merupakan hasil reformasi 1998.
Mahfud menyebut, dalam praktiknya Kompolnas kerap bertindak layaknya juru bicara Polri dan hanya menjalankan tugas secara formalitas.
Menurut Mahfud, dalam beberapa waktu terakhir, DPR cenderung menunjuk calon hakim konstitusi secara internal tanpa proses seleksi terbuka.
Kegagalan di masyarakat jauh lebih fatal dibanding kegagalan akademik.
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menanggapi kasus dugaan korupsi kuota haji yang menjerat mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
Restorative justice hanya dapat ditempuh jika ada kesepakatan antara kedua belah pihak, yakni pelaku dan korban, tanpa adanya unsur paksaan.
KPK menyita Rp5 miliar dari penggeledahan di Ciputat terkait kasus suap dan gratifikasi impor barang KW di Ditjen Bea Cukai Kemenkeu.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti penghapusan 11 juta peserta PBI BPJS dan meminta penonaktifan tidak mendadak serta disertai sosialisasi.
KPK menyatakan Ketua Pengadilan Negeri Depok I Wayan Eka Mariarta dan Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan meminta uang sebesar Rp1 miliar sebagai imbalan percepatan eksekusi lahan.
Menkeu Purbaya targetkan tax ratio 11–12% pada 2026, optimistis penerimaan pajak membaik seiring pemulihan ekonomi dan perkuat pertumbuhan DJP.
Kasus ini menjadi sorotan tajam lantaran melibatkan konflik agraria antara warga sipil dan entitas pengelola aset negara yang berakhir pada dugaan praktik rasuah di meja hijau.
Purbaya menegaskan Juda Agung memiliki kapasitas dan pengalaman yang mumpuni untuk melanjutkan sejumlah agenda strategis.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved