Headline
Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.
PRESIDEN Joko Widodo menegaskan kerja sama adalah instrumen terpenting dalam memenangkan pemilihan umum (pemilu). Oleh karena itu, ia meminta seluruh partai politik berhati-hati dalam memilih koalisi.
"Kerja sama itu penting. Koalisi itu penting. Jangan salah pilih koalisi," ujar Jokowi dalam Pembukaan Workshop Nasional Partai Amanat Nasional (PAN) di Semarang, Jawa Tengah, Minggu (26/2).
Baca juga: Koalisi Perubahan Makin Solid, PKS Undang NasDem dan Demokrat Hadiri Apel Siaga 2023
Kepala Negara menekankan koalisi harus membawa seluruh anggota di dalamnya beserta masyarakat bahkan negara kepada kemajuan. Jangan justru perhimpunan partai-partai membuat bangsa menjadi terpecah belah.
"Yang paling penting adalah memperkuat kerja sama kebangsaan kita sehingga persatuan kita tetap terjaga, kesatuan kita tetap terjaga," tutur Jokowi.(OL-5)
KOORDINATOR Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengancam akan menggugat praperadilan KPK jika tidak memanggil Gubernur Sumatra Utara Bobby Nasution.
PRESIDEN Prabowo Subianto menyoroti peran mantan presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam mendorong proyek pengembangan industri baterai kendaraan listrik di Indonesia.
Menurut dokter spesialis kulit I Gusti Nyoman Darmaputra, kondisi yang dialami Presiden tergolong ringan hingga sedang dan masih dalam batas aman.
Kondisi kesehatan kulit Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dipastikan masih dalam batas aman dan telah ditangani secara medis oleh tim dokter kepresidenan.
Dokter spesialis kulit, I Gusti Nyoman Darmaputra, menyebut kondisi kulit yang dialami Presiden Joko Widodo bukan tergolong berat dan diperkirakan akan segera pulih.
Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri dan Presiden ke-7 Joko Widodo disebut turut masuk dalam daftar undangan HUT ke-79 Bhayangkara Digelar di Monas, Jakarta 1 Juli 205
Juru bicara PKS Muhammad Kholid mengatkan bahwa proses pemilihan berlangsung khidmat. Proses itu juga dilaksanakan secara musyawarah mufakat.
Peluang Jokowi jadi caketum tentu tidak besar. Karena memang tidak sesuai dengan ideologi PPP. Namun peluang itu akan terbuka bila PPP berubah ideologi.
PPP yang melirik figur di luar partai untuk jadi ketum juga imbas tidak berjalannya kaderisasi. Figur di luar partai yang berduit juga diperlukan untuk kebutuhan partai.
Selama parpol belum menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang kuat, penambahan dana dari kas negara dinilai Jeirry belum penting dilakukan.
Perbaikan pengelolaan partai lebih penting dilakukan ketimbang membahas kewenangan partai
Taslim mengatakan saat ini parpol mendapat dana di bawah standar. Dia harap parpol diberi bantuan keuangan Rp10 ribu per surat suara sah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved