Headline
Setnov telah mendapat remisi 28 bulan 15 hari.
PARTAI NasDem menantikan sikap resmi Partai Demokrat terkait pemberian dukungan kepada Anies Baswedan untuk maju sebagai calon presiden (capres) pada pemilu 2024 mendatang. Wakil Ketua Umum partai NasDem Ahmad Ali berharap Demokrat bisa segera mengikuti langkah NasDem dan PKS yang mengusung Anies melalui forum resmi di tingkat internal partai.
"Mekanisme pengambilan keputusan pencalonan Pak Anies itu kan harusnya diambil lewat mekanisme internal partai," ujar Ali saat dihubungi wartawan, Sabtu (25/2).
Dari ketiga partai yang telah menyatakan dukungannya kepada Anies, hanya Demokrat yang belum memberikan dukungan kepada Anies melalui forum resmi. Penetapan dukungan NasDem kepada Anies telah dilalukan resmi melalui forum Rakernas. Pun demikian dengan PKS yang juga telah resmi memberikan dukungan melalui keputusan musyawarah majelis syuro.
"Kemudian di Demokrat siapa yang berhak mengambil keputusan itu? Yang kita takuti, bukan saya meragukan mas AHY tapi kan kita tidak bisa menutup mata bahwa tidak semua orang yang ada di partai itu semua mengatakan dalam satu perasaan, frekuensi," ujar Ali.
Baca juga: Anak Jokowi Gibran Cocok jadi Cawapres Anies, Ganjar dan Prabowo
Ali menegaskan, penetapan dukungan kepada Anies yang sesuai dengan mekanisme partai akan memperkecil gugatan pendaftaran Anies ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai capres. NasDem pun mendorong agar Demokrat bisa segera melakukan hal yang sama seeperti yang dilakukan oleh NasDem dan PKS.
"Yang ada kan baru penyataan dukungan. Surat keputusannya mana? Setahu saya itu di Demokrat adalah Majelis Tinggi. Katakan pernyataan ketua umum itu atas persetujuan majelis tinggi, tapi kan majelis tinggi itu ada banyak. Yang kita maksud adalah surat keputusan penetapan, itu yang kita butuhkan, mekanisme penetapan," jelas Ali. (OL-4)
Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra membantah tudingan yang menyebutkan partai sebagai dalang dari ramainya isu ijazah palsu Jokowi
ANGGOTA Komisi VI DPR Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron menilai usulan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara diisi oleh kantor-kantor Kementerian BUMN patut dipertimbangkan
Demokrat tidak dalam menolak putusan MK dan telah menyiapkan sejumlah opsi untuk kemudian dibawa ke pertemuan antar partai politik.
AKSI protes besar-besaran terkait penggerebekan imigrasi di Los Angeles menjadi ujian serius bagi kepemimpinan Gubernur California Gavin Newsom.
GUBERNUR California Gavin Newsom menuntut Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth membatalkan pengerahan Garda Nasional di Los Angeles.
Kegiatan pembinaan dari Demokrat mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk UMKM, yang terlihat dari tingginya peminat program tersebut.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung mengungkap alasan menunjuk juru bicara eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai komisaris di BUMD PT Jakpro.
MANTAN Gubernur Jakarta, Anies Baswedan menemui mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong di Rutan Cipinang pada Jumat (1/8).
MANTAN gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menyoroti masih lemahnya meritokrasi, pengisian jabatan masih dilakukan berdasarkan kedekatan atau koneksi bukan kompetensi
Tom Lembong dituntut pidana penjara selama 7 tahun dan denda Rp750 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka akan diganti (subsider) dengan pidana kurungan selama 6 bulan.
Dia menuturkan Presiden Prabowo selama hampir sembilan bulan masa jabatannya telah hadir dalam sejumlah forum penting internasional.
Anies Baswedan, eks Wakapolri Komjen (Purn) Oegroseno serta dua eks pimpinan KPK Laode M Syarif dan Saut Situmorang, Refly Harun hadir di sidang pleidoi Tom Lembong
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved