Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo mendorong kota-kota besar di luar Jakarta mulai mengembangkan transportasi massal, seperti Mass Rapid Transit (MRT) atau Light Rail Transit (LRT), serta bus antarkota dan antarpulau guna mencegah terjadinya kemacetan di jalan.
"Kami harapkan kota-kota besar di luar Jakarta harus mulai berpikir ke arah LRT, MRT dan moda transportasi massal yang lainnya. Kalau tidak, kedahuluan macet, jalan tidak bisa dilebarkan, akhirnya semua orang akan sangat tergantung pada yang namanya kendaraan pribadi," kata Jokowi dalam sambutannya saat meresmikan Terminal Amplas Kota Medan dan Terminal Tanjung Pinggir Kota Pematang Siantar di Medan, Sumatera Utara, hari ini.
Jokowi mengatakan kemacetan saat ini tidak hanya terjadi di Jakarta, namun juga di kota-kota besar lain di luar Jakarta, seperti Medan, Bandung, Surabaya, dan Makassar.
Baca juga: Swiss Tertarik Kerja Sama Bangun IKN
Oleh karena itu, dia selalu mendorong masyarakat menggunakan transportasi massal, baik itu bus antarkota, bus antarpulau, maupun transportasi massal lainnya.
"Jakarta sudah kita mulai MRT, sebentar lagi LRT jadi, sebentar lagi kereta cepat antarkota Jakarta-Bandung juga selesai," ujar Presiden Jokowi.
Dalam kesempatan itu, dia pun berharap pembangunan Terminal Amplas di Medan dan Terminal Tanjung Pinggir di Pematang Siantar bisa meningkatkan budaya masyarakat menggunakan transportasi bus.(Ant/OL-4)
MICHAEL Sinaga, wartawan Sentana, membuka sejumlah kejanggalan yang ditemui di lapangan terkait persoalan ijazah Jokowi.
Terdapat kejanggalan dalam penelusuran arsip ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ditemukan di Universitas Gadjah Mada (UGM) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TOKOH suku Dayak, Panglima Jilah, mempertanyakan nasib pembangunan Dayak Center di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang pernah dijanjikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved