Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
PRESIDEN Joko Widodo mengungkapkan berbagai upaya, baik di hulu maupun di hilir, telah dilakukan untuk mengimplementasikan komitmen pemerintah dalam memerangi korupsi.
Di sisi hulu atau dari aspek pencegahan, pemerintah sudah membangun sistem pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel. Sebagai contoh ialah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Online Single Submission, dan sistem pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog.
"Saya mengingatkan kepada seluruh jajaran pemerintahan baik di pusat maupun di daerah untuk terus memperbaiki sistem administrasi pemerintahan dan sistem pelayanan publik yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas," ujar Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (7/2).
Selain itu, Kepala Negara juga mendesak agar RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana dapat segera diselesaikan diundangkan. "RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal juga harus segera dimulai pembahasannya," tegas mantan wali kota Surakarta itu.
Baca juga: Sunarto jadi Wakil Ketua MA Bidang Yudisial Terpilih
Adapun, di sisi hilir, Kepala Negara terus menyerukan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penindakan tegas kepada para pelaku kejahatan korupsi.
"Saya ingatkan kembali kepada jajaran aparat penegak hukum untuk menegakan hukum yang seadil-adilnya, tanpa pandang bulu, dan tidak tebang pilih," ucapnya.
Jokowi pun mengapresiasi langkah-langkah tegas seluruh aparat atas proses hukum sejumlah kasus besar seperti Asabri dan Jiwasraya.
"Hal serupa juga akan dilakukan untuk kasus-kasus yang lainnya," sambungnya.
Pemerintah sendiri juga memiliki peran yang cukup penting dalam hal penindakan, yaitu melakukan pengejaran dan penyitaan aset-aset obligor BLBI yang tidak kooperatif. (OL-4)
Masih ada sejumlah tantangan dalam menjalankan Koperasi Merah Putih.
WAKIL Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej buka suara soal kritikan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang disebut melemahkan KPK
Penelusuran tersebut dilakukan dengan menggali informasi melalui keluarga Topan Obaja Putra Ginting.
Kejagung resmi menyelidiki dugaan pengoplosan dan penyimpangan harga jual beras yang dinilai mengarah pada tindak pidana korupsi
Akibat perbuatan DG terdapat potensi kerugian negara mencapai Rp8,4 miliar.
Dana pencairan kredit untuk Sritex, yang seharusnya digunakan untuk modal kerja justru dipakai untuk membayar utang perusahaan.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
KETUA DPP PDIP Ronny Talapessy mengatakan penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap Harun Masiku kental muatan politis.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved