Headline
KPK akan telusuri pemerasan di Kemenaker sejak 2019.
PRESIDEN Joko Widodo mengungkapkan berbagai upaya, baik di hulu maupun di hilir, telah dilakukan untuk mengimplementasikan komitmen pemerintah dalam memerangi korupsi.
Di sisi hulu atau dari aspek pencegahan, pemerintah sudah membangun sistem pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel. Sebagai contoh ialah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Online Single Submission, dan sistem pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog.
"Saya mengingatkan kepada seluruh jajaran pemerintahan baik di pusat maupun di daerah untuk terus memperbaiki sistem administrasi pemerintahan dan sistem pelayanan publik yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas," ujar Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (7/2).
Selain itu, Kepala Negara juga mendesak agar RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana dapat segera diselesaikan diundangkan. "RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal juga harus segera dimulai pembahasannya," tegas mantan wali kota Surakarta itu.
Baca juga: Sunarto jadi Wakil Ketua MA Bidang Yudisial Terpilih
Adapun, di sisi hilir, Kepala Negara terus menyerukan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penindakan tegas kepada para pelaku kejahatan korupsi.
"Saya ingatkan kembali kepada jajaran aparat penegak hukum untuk menegakan hukum yang seadil-adilnya, tanpa pandang bulu, dan tidak tebang pilih," ucapnya.
Jokowi pun mengapresiasi langkah-langkah tegas seluruh aparat atas proses hukum sejumlah kasus besar seperti Asabri dan Jiwasraya.
"Hal serupa juga akan dilakukan untuk kasus-kasus yang lainnya," sambungnya.
Pemerintah sendiri juga memiliki peran yang cukup penting dalam hal penindakan, yaitu melakukan pengejaran dan penyitaan aset-aset obligor BLBI yang tidak kooperatif. (OL-4)
ALIRAN dana terhadap terduga korupsi Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel, sebesar Rp3 miliar untuk renovasi rumah perlu ditelusuri sebagai tppu
Tim jaksa penyidik Kejari Kota Bandung menyatakan bahwa proses penyidikan umum telah ditingkatkan ke tahap penyidikan khusus setelah ditemukan dua alat bukti yang sah dan cukup.
Wamenaker Immanuel Ebenezer atau Noel terjaring operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Setyo mengatakan, pengecualian ini mengartikan pemerintah masih mengategorikan korupsi sebagai kejahatan luar biasa. Sehingga, penanganannya harus lex specialis.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperkirakan kerugian negara dalam dugaan kasus korupsi pengangkutan bantuan sosial di Kementerian Sosial mencapai Rp200 miliar.
Empat orang dicegah ke luar negeri oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka diduga terlibat dalam kasus korupsi pengangkutan penyaluran bantuan sosial (bansos) di Kementerian Sosial.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved