Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo menegaskan pemimpin Indonesia harus berani menjalankan kebijakan yang bisa memajukan bangsa, seperti penguatan industri hilir.
Penghentian ekspor sumber daya alam dalam bentuk mentah harus terus dilanjutkan meskipun mendapat banyak penolakan dari negara-negara lain.
"Kenapa ini terus saya ulang-ulang? Karena saya ingin Presiden ke depan berani melanjutkannya. Tidak gampang ciut nyali, tidak gentar demi kepentingan bangsa, demi kepentingan negara," ujar Jokowi saat menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun ke-50 PDIP di Kemayoran, Jakarta, Selasa (10/1).
Kepala Negara pun mengaku senang saat mendengar Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memastikan calon presiden yang akan diusung partai berlambang banteng itu adalah kader dari tubuh internal. Ia meyakini pilihan yang diambil Megawati adalah yang terbaik dan mampu melanjutkan warisan-warisan yang ditinggalkan oleh Presiden sebelumnya.
"Saya sangat senang sekali, tadi Ketua Umum Ibu Megawati Soekarnoputri menyampaikan calonnya adalah dari kader sendiri. Yang saya senang juga, Bu Mega dalam memutuskan betul-betul sangat hati-hati, betul-betul tenang, tidak grusa-grusu seperti yang lain," ucap mantan wali kota Surakarta itu.
Baca juga: PDIP sebut Megawati Sudah Bicara dengan Jokowi Soal Capres
Jokowi pun meminta seluruh pendukung PDIP sabar menunggu calon presiden dideklarasikan.
"Kita semua sabar menunggu yang akan nanti beliau sampaikan. Tentunya, pada saatnya, dengan perhitungan dan kalkulasi yang telah dibuat Ibu Ketua Umum," tukasnya.(OL-5)
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai peluang Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka untuk maju pada Pilpres 2029 sangat kecil.
Jokowi menegaskan komitmennya untuk aktif membesarkan PSI sebagai partai yang solid dan berjangkauan luas.
Presiden RI ke-7, Joko Widodo menegaskan dukungan dan harapan besarnya terhadap Partai Solidaritas Indonesia (PSI) usai memberikan motivasi langsung dalam Rakernas
Pengamat ESA Unggul Jamiluddin Ritonga kritik usulan koalisi permanen Golkar untuk Prabowo, dinilai berisiko lemahkan DPR dan checks and balances.
Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta mendorong integrasi antarmoda dan kesetaraan akses transportasi publik untuk menekan ketergantungan kendaraan pribadi.
Profil Megawati Soekarnoputri, Presiden RI ke-5 dan presiden perempuan pertama Indonesia, menelusuri perjalanan politik, kebijakan, dan warisan kepemimpinannya.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Wibowo Prasetyo, meminta Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memperluas jangkauan distribusi bantuan bagi para korban
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menegaskan bahwa posisi partainya di luar pemerintahan justru menuntut tanggung jawab politik dan moral yang lebih besar dalam menjaga arah pembangunan
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved