Rabu 04 Januari 2023, 10:53 WIB

KPK Optimistis Praperadilan Gazalba Saleh Ditolak

Candra Yuri Nuralam | Politik dan Hukum
KPK Optimistis Praperadilan Gazalba Saleh Ditolak

ANTARA/Akbar Nugroho Gumay
Tersangka kasus dugaan suap penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA) Hakim Agung Gazalba Saleh.

 

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) meyakini praperadilan tersangka sekaligus Hakim Agung Gazalba Saleh di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bakal ditolak. Pasalnya, Lembaga Antirasuah memiliki bukti yang kuat.

"Ditemukan adanya kecukupan alat bukti terkait dugaan perbuatan pidana berupa penerimaan suap oleh tersangka GS (Gazalba Saleh) dan kawan-kawan," kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Rabu (4/1).

Ali mengatakan Gazalba ditetapkan sebagai tersangka usai pengembangan operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat tersangka sekaligus Hakim Agung Sudrajat Dimyati. Pada perkara Sudrajat, KPK memiliki lebih dari dua bukti permulaan yang cukup.

Baca juga: KPK Ulik Cara Gazalba Saleh Pimpin Persidangan

"Di antaranya berupa berbagai surat termasuk petunjuk komunikasi," ujar Ali.

Gazalba ditetapkan sebagai tersangka karena KPK menemukan bukti penerimaan suap ke arahnya saat menangani kasus Sudrajat. Sehingga, dia diproses hukum.

"Selanjutnya dilakukan pengembangan perkara yang tetap menjadi satu kesatuan rangkaian dengan perkara awal," ucap Ali.

KPK menegaskan tidak ada pelanggaran hukum atas penetapan status tersangka kepada Gazalba. Karena itu, KPK optimistis bakal memenangkan praperadilan tersebut.

"Permohonan praperadilan tersebut kami yakin ditolak hakim," ujar Ali.

Sebanyak 14 tersangka ditetapkan KPK dalam kasus suap di MA. Mereka ialah Hakim Yustisial Edy Wibowo; Hakim Agung Gazalba Saleh; Hakim Yustisial Prasetio Nugroho; dan staf Gazalba, Redhy Novarisza.

Sepuluh lainnya yakni Hakim Agung Sudrajat Dimyati; Hakim Yudisial atau panitera pengganti Elly Tri Pangestu (ETP); dua aparatur sipil negara (ASN) pada Kepeniteraan MA, Desy Yustria (DY) dan Muhajir Habibie (MH); serta dua ASN di MA, Nurmanto Akmal (NA) dan Albasri (AB).

Kemudian, pengacara Yosep Parera (YP) dan Eko Suparno (ES) serta Debitur Koperasi Simpan Pinjam Intidana Heryanto Tanaka (HT), dan Debitur Koperasi Simpan Pinjam Ivan Dwi Kusuma Sujanto (IDKS).

Dalam kasus ini, Edy disangkakan melanggar Pasal 12 huruf c atau Pasal 12 huruf a dan b Jo Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Gazalba, Prasetio, dan Redhy disangkakan melanggar Pasal 12 huruf c atau Pasal 12 huruf a atau b Jo Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Heryanto Tanaka, Yosep Parera, Eko Suparno, dan Ivan Dwi Kusuma Sujanto sebagai pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 atau Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Sedangkan Sudrajad Dimyati, Desy Yustria, Elly Tri Pangestu, Muhajir Habibie, Nurmanto, dan Albasri sebagai penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf c atau Pasal 12 huruf a atau b Jo Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. (OL-1)

Baca Juga

ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

Panglima Yudo: TNI-Polri Harus Berantas Praktik Ekspor dan Tambang Ilegal

👤Khoerun Nadif Rahmat 🕔Rabu 08 Februari 2023, 21:24 WIB
PANGLIMA TNI Laksamana Yudo Margono mengatakan TNI-Polri harus bersinergi memberantas praktik ekspor dan tambang...
ANTARA

MK Belum Bisa Pastikan Kapan Gugatan soal Sistem Pemilu Diputus

👤Indriyani Astuti 🕔Rabu 08 Februari 2023, 20:54 WIB
Pihak MK belum dapat memastikan ada atau tidaknya sidang lanjutan. Pasalnya hal itu akan diputuskan oleh Mahkamah dalam sidang...
DOK pribadi.

Tahun Politik, Sejumlah Anggota DPR dan DPD Raih Penghargaan

👤Mediaindonesia.com 🕔Rabu 08 Februari 2023, 20:35 WIB
Calon legislator atau senator harus dapat menjalankan personal branding untuk menunjukkan kepada konstituennya tentang karakter dan...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya