Rabu 23 November 2022, 19:47 WIB

Guntur Hamzah Dilantik Jadi Hakim MK, Akademisi: Tandai Kekuasaan Oligarki

Tri Subarkah | Politik dan Hukum
Guntur Hamzah Dilantik Jadi Hakim MK, Akademisi: Tandai Kekuasaan Oligarki

Antara
Guntur Hamzah membacakan sumpah dan janji sebagai hakim konstitusi di Istana Negara.

 

PARA akademisi yang tergabung dalam Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA) mengkritik sikap Presiden Joko Widodo, yang melantik Guntur Hamzah sebagai hakim Mahkamah Konstitusi pada Rabu (23/11) ini. 

Adapun pembiaran Presiden dimaknai KIKA sebagai tanda oligarki telah mengendalikan kekuasaan. Guntur dilantik sebagai hakim MK, untuk menggantikan Aswanto yang diberhentikan oleh DPR sebagai lembaga pengusul. 

Baca juga: Presiden akan Lantik Guntur Hamzah Jadi Hakim MK

Alih-alih mengambil sikap penolakan, Kepala Negara justru bergeming dan persimif atas keputusan DPR yang dinilai inkonstitusional.

"Sikap diamnya Presiden pertanda kendali kekuasaan memang berada di tangan para oligarki," bunyi pernyataan tertulis KIKA.

Menurut KIKA, sikap abai Presiden seolah mengamini tindakan inkonstitusional yang dilakukan oleh DPR. Salah satu akademisi, Herdiansyah Hamzah, menilai pemberhentian Aswanto untuk mengamankan sejumlah agenda besar yang berkaitan penetrasi modal dan investasi.

Baca juga: DPR Tindaklanjuti Surpres Panglima TNI dengan Cepat

Dengan dilantiknya Guntur, KIKA pun meminta DPR mencabut keputusan pemberhentian Aswanto. Sebab, tindakan itu inkonstitusional, melanggar undang-undang dan merupakan bentuk nyata dari intervensi lembaga peradilan, yang mengancam independensi MK.

"Keputusan DPR yang memberhentikan Aswanto dan menggantikannya dengan Guntur Hamzah sebagai hakim MK, bentuk pembajakan terhadap lembaga negara yang didesain untuk kepentingan para oligarki," sambung pernyataan tersebut.(OL-11)

Baca Juga

MI/Lina Herlina

Putusan Terdakwa HAM Berat Paniai Dibacakan Hari Ini

👤 Tri Subarkah 🕔Kamis 08 Desember 2022, 07:05 WIB
VONIS terhadap Mayor Inf (Purn) Isak Sattu, terdakwa tunggal dalam perkara pelanggaran HAM berat pada Peristiwa Paniai 2014 akan dibacakan...
ANTARA/Rivan Awal Lingga

Bupati Bangkalan Diduga Kantongi Rp5,3 Miliar Hasil Jual Beli Jabatan

👤Candra Yuri Nuralam 🕔Kamis 08 Desember 2022, 05:32 WIB
Abdul merupakan pejabat yang memiliki kewenangan memilih dan menentukan kelulusan ASN di Pemkab Bangkalan. Jabatan yang dijualnya yakni...
ANTARA

Ditangkap di Jatim, Bupati Bangkalan Tiba di Gedung KPK Malam Ini

👤mediaindonesia.com 🕔Rabu 07 Desember 2022, 23:25 WIB
Sebelumnya, KPK memeriksa telah memeriksa para tersangka tersebut di Gedung Polda Jatim, Rabu (7/12)...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya