Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo diagendakan melantik Guntur Hamzah sebagai hakim Mahkamah Konstitusi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/11).
Kabar tersebut dikonfirmasi Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin.
"Iya. Dilantik pagi ini," ujar Bey kepada wartawan, Rabu (23/11).
Baca juga: Nurul Ghufron Gugat Batasan Minimal Umur Capim KPK
Guntur Hamzah akan menduduki jabatan hakim MK menggantikan Aswanto yang diberhentikan DPR RI.
Pencopotan Aswanto dilatarbelakangi kekecewaan atas putusan-putusannya yang sering kali bertentangan dengan sikap DPR.
Aswanto dianggap terlalu banyak membatalkan produk legislasi DPR. Itu dianggap sebuah pembangkangan lantaran ia adalah perwakilan MK yang ditunjuk oleh parlemen. (OL-1)
UU ASN terkait pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena dinilai menimbulkan ketidakpastian status kerja.
Hakim Konstitusi Anwar Usman sampaikan permohonan maaf di sidang terakhirnya sebelum purna tugas 6 April 2026. Simak rekam jejak, kontroversi, hingga calon penggantinya.
MAHKAMAH Konstitusi (MK) memutuskan bahwa pelanggaran yang diatur dalam undang-undang sektoral seperti kehutanan, perbankan, atau lingkungan hidup tetap bisa dijerat UU Tipikor.
MK tidak terima gugatan Roy Suryo Cs terkait pasal pencemaran nama baik di UU ITE & KUHP. Hakim menilai permohonan kabur dan tidak sinkron. Simak ulasannya
TNI tegaskan sistem peradilan militer tetap independen dan di bawah pengawasan Mahkamah Agung dalam sidang uji materi UU No. 31/1997 di Mahkamah Konstitusi.
Masa percobaan 10 tahun merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan pengadilan.
Bayu melaporkan bahwa struktur kepengurusan baru telah terdaftar secara resmi melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0000825.AH.01.08.TAHUN 2025.
Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki 9 orang hakim. Yuk kenalan dengan mereka.
Kalangan akademisi menilai pelantikan Guntur Hamzah sebagaimana diusulkan DPR, bertujuan mengamankan sejumlah agenda besar yang berkaitan penetrasi modal dan investasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved