Mahfud MD Sebut RUU KUHP akan Disahkan Desember

MENKO Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD mengatakan bahwa Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) akan segera disepakati untuk menjadi undang-undang (UU) pada Desember 2022.

Dirinya mengakui bahwa masih ada kekurangan pada RUU tersebut. Namun, pemerintah beralasan pembahasan revisi UU KUHP telah berlangsung bertahun-tahun, yang dalam prosesnya tidak mungkin semua pihak sepakat.

“Hukum adalah produk resultante, produk rakyat dan pemerintah. Suara-suara kelompok masyarakat, termasuk Dewan pers juga sudah didengar,” ujar Mahfud di acara Dewan Pers, Rabu (16/11).

Awalnya, pengesahan RKUHP direncanakan pada Agustus 2022. Namun, Presiden Joko Widodo ingin semua aspirasi ditampung. Lebih lanjut, Mahfud memastikan bahwa masyarakat sudah dilibatkan dan diberi ruang untuk memberi masukan terhadap RUU KUHP.

Pemerintah juga menggelar dialog dan diskusi publik di 11 kota sesuai perintah Presiden. Mahfud menegaskan bahwa pemerintah mengapresiasi suara berbagai elemen masyarakat, termasuk usulan Dewan Pers. Pemerintah dikatakannya menampung 69 materi yang sudah diolah oleh tim.

Pada awal pekan depan, pihaknya akan menyampaikan laporan terlebih dahulu kepada Kepala Negara. Kemudian, dijadwalkan rapat bersama dengan DPR RI untuk finalisasi, sebelum disahkan dalam rapat paripurna.

“Diharapkan sebelum masa sidang DPR berakhir pada Desember mendatang, kita sudah punya KUHP baru, yang menjadi revisi dari KUHP berumur 200 tahun lebih," pungkas Mahfud.(OL-11)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Tesa Oktiana Surbakti