Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
MANTAN Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bertemu dengan Wali Kota Solo, Jawa Tengah, Gibran Rakabuming Raka. Pertemuan itu mengejutkan karena banyak pihak yang menganggap Anies dan Jokowi selalu bersebrangan, sehingga saat Anies bertemu dengan Gibran secara tidak langsung ada narasi baru yang terbentuk.
Analis politik dan Direktur Eksekutif Aljabar Strategic, Arifki Chaniago, mengatakan ada beberapa efek politik terhadap Anies dan Gibran atas pertemuan ini.
Pertama, Anies diuntungkan dengan narasi yang berkembang bahwa Jokowi tidak mendukungnya maju sebagai capres pada 2024. Pertemuan Anies dengan Gibran memberikan efek positif terhadap Anies, terutama di daerah-daerah yang selama ini menjadi basis Jokowi.
Baca juga: Anies Bertemu Gibran di Solo, NasDem: Kedewasaan Berpolitik
Kedua, Gibran juga mendapatkan keuntungan atas pertemuannya dengan Anies untuk langkah politiknya jika ingin maju di Pilgub DKI Jakarta pada 2024.
Kursi Gubernur DKI Jakarta tentu menarik bagi Gibran. Selain akan mengikuti jejak Jokowi pada 2012, menjadi Gubernur DKI Jakarta akan mempermudah Gibran untuk memperkenalkan diri ke publik secara luas.
“Anies tentu ingin melanjutkan kepemimpinan Jokowi, begitu pun Gibran tentu menjadi Gubernur DKI Jakarta posisi yang menarik. Selain itu, ikut langkah politik Jokowi sebelum menjadi presiden patut di pertimbangkan Gibran. Pertemuan Anies dan Gibran secara personal branding dan langkah politik ini sama-sama memberikan keuntungan”, ucapnya, Rabu (16/11).
Pertemuan tersebut tidak bisa dilihat dari pendukung Jokowi dan Anies. Secara politik, Jokowi sulit berada di dalam posisi Gibran karena beberapa orang menterinya juga berkeinginan maju sebagai capres.
Kepentingan Jokowi berada kepada figur yang mampu melanjutkan warisan program dan kebijakan yang ditinggalkannya. Sedangkan Gibran berpikir berbagai alternatif untuk mempersiapkan diri untuk langkah-langkah politik selanjutnya, salah satunya maju sebagi Cagub DKI Jakarta pada 2024.
“Anies dan Gibran tentu membaca masa depan mereka, sehingga sulit mengkaitkan sikap politik Gibran dan Jokowi di Pilpres 2024. Masa jabatan Jokowi selesai di tahun itu, sedangkan Gibran mempersiapkan diri untuk langkah politik selanjutnya. Makanya, Anies dan Gibran sama-sama bahagia dengan pertemuan itu, karena saling mendapatkan keuntungan politik,“ tukasnya. (OL-1)
Dalam penyusunan Peraturan KPU (PKPU), termasuk aturan soal keterwakilan 30% perempuan dalam pencalonan legislatif dan syarat pencalonan mantan narapidana.
PENYELENGGARAAN Pemilu 2024 menuai sorotan, kali ini bukan hanya soal teknis kepemiluan, melainkan juga persoalan etika dan gaya hidup mewah para komisioner KPU.
KONTESTASI Pemilu 2024 meninggalkan catatan kelam, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu di luar negeri, mulai dari tahap prapemungutan suara, pemungutan, hingga pascapemungutan.
Mantan Wapres AS Kamala Haris mengkritik Joe Biden dalam memoarnya. Ia menyebut keputusan Biden mencalonkan diri pada Pemilu 2024 sebagai tindakan nekat.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
Sebelumnya, ormas Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan tahun ini akan menjadi partai politik ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia.
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU membatalkan Peraturan KPU membatalkan penetapan dokumen persyaratan capres dan cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU.
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Pembatalan keputusan ini menegaskan komitmen KPU sebagai lembaga publik yang terbuka dan inklusif,
KEPUTUSAN KPU RI menutup 16 dokumen pencalonan capres-cawapres memunculkan pertanyaan serius tentang siapa dan apa yang hendak dilindungi penyelenggara pemilu tersebut.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved