Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
MENTERI Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto memastikan tidak akan tinggal diam apabila terjadi tindakan korupsi dalam bentuk mark-up anggaran. Ia tidak akan pandang bulu baik terhadap TNI ataupun stakeholder di bidang pertahanan.
"Kalau ada direksi BUMN industri pertahanan yang masih melakukan tindakan tidak benar, saya kira sodara-sodara akan kita kejar sampai dimana pun, ini peringatan dari saya," ujar Prabowo saat menjadi pembicara kunci dalam Seminar Nasional Tantangan TNI AU dalam Perkembangan Teknologi Elektronika Penerbangan, di Puri Ardhy Garini, Halim, Jakarta Timur, Selasa (8/11).
Prabowo menegaskan tindakan korupsi dengan mengorbankan pemeliharaan alutsista merupakan tindakan penghiantan besar bagi bangsa, negara, rakyat, dan anak buah.
Purnawiran jenderal bintang tiga itu menegaskan Indonesia membutuhkan pertahanan yang kuat untuk menjaga kedaulatan bangsa.
Prabowo mengajak seluruh pihak untuk mewujudkan sistem yang bersih di lingkungannya masing-masing. Ia mengingatkan tugas yang diemban setiap instansi pertahanan merupakan perkerjaan yang vital dan suci.
"Setiap komandan, setiap direktur, setiap kepala badan laksanakan tugas suci untuk rakyat dan bangsa sebaik-baiknya," pinta Prabowo. (OL-1)
SELAIN Hasto Kristiyanto, Presiden Prabowo Subianto turut memberikan amnesti pada dua orang warga binaan pemasyarakatan ( WBP) Lapas Kelas II B Wonogiri yang merupakan napi narkoba
ABOLISI yang diberikan kepada Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong dianggap merupakan pengakuan pemerintah atas proses hukum yang terbilang cacat.
Kasus Hasto justru menjadi bagian dari pembelajaran politik.
Megawati menegaskan bahwa partainya tidak akan mengambil posisi sebagai oposisi maupun bergabung dalam koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
PDIP akan mendukung setiap kebijakan pemerintahan Prabowo selama kebijakan tersebut berpihak kepada rakyat.
PARTAI Solidaritas Indonesia (PSI) menghormati hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto yang memberikan amnesti kepada Hasto Kristiyanto dan abolisi kepada Tom Lembong.
Masih ada sejumlah tantangan dalam menjalankan Koperasi Merah Putih.
WAKIL Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej buka suara soal kritikan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang disebut melemahkan KPK
Penelusuran tersebut dilakukan dengan menggali informasi melalui keluarga Topan Obaja Putra Ginting.
Kejagung resmi menyelidiki dugaan pengoplosan dan penyimpangan harga jual beras yang dinilai mengarah pada tindak pidana korupsi
Akibat perbuatan DG terdapat potensi kerugian negara mencapai Rp8,4 miliar.
Dana pencairan kredit untuk Sritex, yang seharusnya digunakan untuk modal kerja justru dipakai untuk membayar utang perusahaan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved