Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh menilai pidato yang disampaikan Presiden RI Joko Widodo dalam acara puncak HUT Ke-58 Partai Golkar di Jakarta, Jumat (21/10), merupakan nasihat untuk Golkar, bukan sindiran ke pihak mana pun.
"Saya pikir itu nasihat Pak Jokowi, ya, kepada Partai Golkar, ya, tergantung Partai Golkar. Saya pikir itu nasihat yang baik, ya. Saya enggak (melihat itu sebagai bentuk sindiran)," ujar Surya Paloh kepada wartawan usai menghadiri acara silaturahmi kebangsaan dengan sejumlah doktor dan guru besar dari berbagai universitas di Ballroom NasDem Tower, Jakarta, hari ini.
Surya Paloh mengemukakan hal itu ketika merespons beberapa pihak yang menilai pidato Presiden Jokowi, yang di antaranya membahas mengenai imbauan pada Golkar agar tidak memilih calon presiden (capres) secara sembrono, sebagai sindiran untuk NasDem yang telah mendeklarasikan mendukung mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai capres.
Lebih lanjut, Surya menyampaikan bahwa NasDem tidak memilih Anies sebagai capres yang diusung secara sembrono. "Kami enggak sembrono, bagaimana itu sindiran," ucap dia.
Surya juga menilai bahwa Anies merupakan sosok yang memiliki jam terbang tinggi sebagai pemimpin.
Baca juga: Surya Paloh: Anies Akan Perkuat Nilai Kebangsaan
"Anies memiliki jam terbang yang tinggi. Di mata NasDem, 'kan ada subjektivitas, ada objektivitas. Dua perpaduan ini 'kan terjadi hukum relativitas. Mungkin pikiran dari Pak Jokowi, ya, saran kepada Golkar kalau memilih calon presiden, ya, pilihlah yang pas, yang tepat," ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Surya juga menegaskan bahwa hubungannya dengan Presiden Jokowi baik-baik saja.
Sebelumnya, dalam acara puncak HUT Ke-58 Partai Golkar, Presiden Jokowi meyakini Partai Golkar akan cermat dalam menentukan capres dan cawapres menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
"Saya yakin, saya yakin, saya yakin Golkar akan dengan cermat, akan dengan teliti, akan dengan hati-hati, tidak sembrono dalam mendeklarasikan calon presiden dan wakil presiden pada tahun 2024," ucapnya.
Presiden juga mengimbau agar Golkar memilih calon pemimpin Indonesia berikutnya yang memiliki jam terbang tinggi.
"Betul-betul pemimpin ke depan harus kita pilih yang memiliki jam terbang yang tinggi," ujarnya.(Ant/OL-4)
Acara Buka Puasa Bersama di Kantor DPP NasDem di Jakarta dihadiri Surya Paloh, Puan Maharani, Sufmi Dasco, Jusuf Kalla, dan Anies Baswedan.
Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menghadiri acara buka puasa bersama DPP NasDem
Surya Paloh menekankan pentingnya menjaga dan memperkuat silaturahmi bagu seluruh elemen bangsa. Hal tersebut disampaikannya dalam acara Buka Puasa Bersama Partai NasDem
KETUA Umum Partai NasDem, Surya Paloh, mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjadikan momentum perayaan Tahun Baru Imlek 2026 sebagai energi baru dalam memperkokoh pluralisme.
KEMARIN, Partai NasDem genap berusia 14 tahun. Dalam tiga kali kesertaan di pemilu presiden dan legislatif, NasDem terus bergerak maju secara elektoral
Lili Romli berharap partai yang kalah diharapkan mengambil posisi sebagai partai oposisi agar mekanisme check and balances berjalan.
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai peluang Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka untuk maju pada Pilpres 2029 sangat kecil.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved