Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
KOMNAS HAM bakal memeriksa PSSI, Direktur LIB, Direktur Indosiar hingga ahli hukum olahraga terkait tragedi di Stadion Kanjuruhan, Malang, yang mengakibatkan 132 orang.
Hal itu diungkapkan Komisioner Komnas HAM Choirul Anam saat menyampaikan hasil perkembangan penyelidikan tragedi Kanjuruhan pada Rabu (12/10) ini.
Baca juga: Mahfud MD: Tidak Ada Kebenaran Substansial di Aturan PSSI
"Kami rencanakan besok Kamis (13/10). Kami harap semua pihak yang kami mintai keterangan bisa datang," ujarnya.
"Ini semuanya untuk korban dan untuk perbaikan sepak bola kita. Ini soal tata kelola, keamanan dan perlindungan HAM," imbuh Anam.
Diketahui, Komnas HAM telah melakukan investigasi tragedi Kanjuruhan sejak 2 hingga 10 Oktober 2022. Adapun dugaan sementara penyebab utama insiden mematikan itu ialah penggunaan gas air mata.
Baca juga: Ketua Panpel Arema: Penjualan Tiket Sepengetahuan Kapolres Malang
Pihaknya menilai tembakan gas air dari kepolisian menjadi pemicu penonton panik berhamburan keluar stadion, hingga menyebabkan 132 korban tewas.
"Kami pertegas ini bahwa kenapa peristiwa Kanjuruhan, tragedi kemanusiaan Kanjuruhan 132 orang meninggal itu, penyebab utamanya adalah gas air mata," pungkas Anam.(OL-11)
KEMENTERIAN Hak Asasi Manusia (HAM) mengusulkan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Revisi UU HAM
Komnas HAM mencatat pada Pemilu maupun Pilkada 2024, setidaknya ada 181 orang anggota tim penyelenggara yang meninggal dunia.
Putusan MK ini menjadi representasi kehadiran negara dalam pemenuhan hak hidup dan hak atas kesehatan yang lebih baik bagi petugas pemilu.
Komnas HAM mengapresiasi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan pemilu nasional dan lokal
Pelanggaran terhadap hak asasi manusia serta buruknya pelayanan kepolisian kepada masyarakat merupakan fakta yang dirasakan publik.
Komnas HAM mencatat bahwa institusi Polri menjadi institusi yang paling banyak diadukan dalam dugaan praktik penyiksaan sepanjang periode 2020 hingga 2024.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Safaruddin mengusulkan pemanfaatan teknologi CCTV atau kamera pengawas untuk mencegah kekerasan dalam proses pemeriksaan oleh aparat penegak hukum.
DAPS berencana untuk penyediaan layanan estetika premium serta konsultasi bedah plastik pada klinik utama milik Diagnos.
Jika sudah ada kecurigaan Parkinson, akan dilakukan uji tantangan levodopa (Levodopa Challenge Test) yaitu tes untuk mengonfirmasi diagnosis penyakit Parkinson.
Wiwik juga menjelaskan detail cara-cara penanganan perkara yang tidak sesuai dengan prosedur kepada penyidik Divpropam Polri.
WAKIL Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono mengungkapkan bahwa per 10 April 2025 sudah ada 1,8 juta orang yang mendaftar program Cek Kesehatan Gratis (CKG)
Pemeriksaan akan difokuskan pada beberapa aspek penting, termasuk kondisi teknis kendaraan, seperti sistem rem, lampu, klakson, dan ban.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved