Headline
Rakyat menengah bawah bakal kian terpinggirkan.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Asisten Direktur MBS (casino di Singapura) Defry Stalin hari ini, 11 Oktober 2022. Dia bakal dimintai keterangan terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat Gubernur Papua Lukas Enembe.
"Pemeriksaan dilakukan di Kantor KPK RI," kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, hari ini.
KPK berharap Defry memenuhi panggilan penyidik. Keterangan dia dibutuhkan untuk mendalami perkara dalam kasus ini. KPK tengah memikir otak untuk memeriksa Gubernur Papua Lukas Enembe. Pemeriksaan Lukas tidak memakai cara biasa.
Baca juga: 30 Jaksa Siap Bekerja Profesional di Sidang Kasus Sambo
"Terkait waktu pemanggilan. Tadi saya sedikit menambahkan bahwa saya akan mengatakan hanya gini, di Papua keadaanya khusus teman-teman bisa mengartikan itu, dan dengan cara-cara khusus," kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto di Jakarta, Selasa (4/10).
Salah satu strategi khusus yakni pemberian pemahaman kepada masyarakat. Sosialisasi dilakukan agar tidak menimbulkan fitnah saat Lukas Enembe diperiksa. (OL-4)
KPK menerima sekitar 350 surat dari warga Pati, Jawa Tengah, hingga Rabu (27/8) sore soal desakan agar KPK segera menetapkan Bupati Sudewo tersangka kasus dugaan suap proyek jalur kereta api
KPK menyita satu unit mobil Toyota Land Cruiser milik Sekretaris Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Binwasnaker dan K3) Kemnaker
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rampung memeriksa Bupati Pati Sudewo (SDW), Rabu (27/8) terkait dugaan suap proyek pembangunan jalur kereta api Solo Balapan,
Juru bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan pihaknya masih mencari tiga mobil itu. Kendaraan itu yakni Land Cruiser, Mercy, dan BAIC.
Sudewo diperiksa KPK sekitar 6,5 jam sebagai saksi kasus suap proyek jalur kereta di DJKA Kemenhub.
Budi mengatakan, uang yang disita dari rumah Sultan ini masih dalam proses penghitungan. Duit dan bukti elektronik dipastikan sudah menjadi barang sitaan.
Pemerintah daerah harus menghindari korupsi dalam menjalankan roda pemerintahan. Salah satunya dengan terus memperbaiki tata kelola pemerintahan.
Tanak enggan memerinci sosok yang sudah diciduk oleh tim KPK. Berdasarkan informasi yang dihimpun, ada bupati yang ditangkap, hari ini.
Berbagai temuan terkait program MBG seperti distribusi, layanan dan pengawasan dinilai tidak transparan dan masih sangat karut-marut, harus dikonfirmasi terlebih dahulu
KPK menjelaskan definisi gratifikasi terpenuhi jika bingkisan tersebut diberikan karena jabatan yang melekat pada ASN amupun penyelenggara negara tersebut.
Pemprov Jateng kembali mencatatkan prestasi dengan meraih penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
KPK akan mengumpulkan bukti dan keterangan saksi sebelum memanggil Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Hasto kalah dalam gugatan praperadilan penetapan tersangka oleh KPK.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved