Selasa 27 September 2022, 15:04 WIB

KPK: Klaim Tambang Emas Lukas Enembe Tak Hentikan Perkara

Candra Yuri Nuralam | Politik dan Hukum
KPK: Klaim Tambang Emas Lukas Enembe Tak Hentikan Perkara

MI/MOHAMAD IRFAN
Gubernur Papua Lukas Enembe

 

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan kasus dugaan suap Gubernur Papua Lukas Enembe tidak akan disetop. Perkara itu tetap diusut meski Lukas mengeklaim memiliki tambang emas.

"Proses penyidikan tidak akan dihentikan meski ada 1, 2, 3, 4 ataupun lebih tambang emas yang diakui LE (Lukas Enembe)," kata Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango melalui keterangan tertulis, hari ini.

Nawawi menilai kubu Lukas salah kamar saat koar-koar aliran dananya berasal dari tambang emas. Pasalnya, kasus Lukas masih di tahap penyidikan. "Tidak ada proses pembuktian di tahap penyidikan. Pembuktian hanya ada di muka persidangan," ujar Nawawi.

Proses penyidikan merupakan waktu bagi KPK untuk mencari bukti dugaan suap yang dilakukan Lukas. Klaim tambang emas itu cuma bisa dibeberkan di depan meja hijau.

Baca juga: SBY Diminta Turun Tangan Bujuk Lukas Enembe Hadiri Pemeriksaan KPK

Gubernur Papua Lukas Enembe membantah aliran dananya yang dituduhkan kepadanya selama ini berkaitan dengan kasus suap. Lukas mengeklaim aliran dana miliknya karena punya tambang emas.

Kuasa Hukum Lukas, Stefanus Roy Rening mengatakan kliennya pernah bercerita memiliki tambang emas di kampung halamannya di Kabupaten Tolikara, Papua. Namun, proses administrasi kepemilikan tambang emas itu belum rampung.

Stefanus juga menyebut kliennya telah membantah semua tudingan aliran dana yang dikeluarkan Lukas berkaitan dengan kasus suap yang diusut KPK. Menurut dia, kliennya merupakan orang kaya yang memiliki banyak duit.

"Mari kita sama sama temani, kita sama sama ke Tolikara, kita lihat itu tambang," tutur Stefanus. (OL-4)

Baca Juga

ANTARA/Raisan Al Farisi

BNPT dan Densus 88 Dituntut Minta Maaf karena Lalai Jaga Agus Sujatno

👤Siti Yona Hukmana 🕔Jumat 09 Desember 2022, 10:48 WIB
Insiden bom bunuh diri di halaman Polsek Astanaanyar oleh mantan narapidana teroris (napiter) itu adalah bentuk kelalaian BNPT dan...
dok.ant

KUHP Baru Jadi Ancaman Serius Bagi Akademisi Kritis

👤Faustinus Nua 🕔Jumat 09 Desember 2022, 09:10 WIB
KITAB Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang disahkan DPR pada Selasa, (6/12) dinilai berpotensi membelenggu kebebasan berpendapat semua...
DOK MI

Komnas HAM: Putusan Kasus HAM Paniai Belum Berikan Keadilan Bagi Korban

👤Indriyani Astuti 🕔Kamis 08 Desember 2022, 23:21 WIB
KOMISI Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai putusan pengadilan HAM pada Peristiwa Paniai Tahun 2014 belum...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya